Kabar24.com, JAKARTA -- Berulangnya kembali tragedi di Mina membuat munculnya desakan agar Arab Saudi mau menandatangani kesepakatan pengamanan haji bersama negara lain.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR Abdul Malik Haramain meminta pemerintah Arab Saudi menandatangani nota kesepahaman atau "memorandum of understanding" (MoU) terkait kerja sama pengamanan jamaah haji dengan negara lain, termasuk Indonesia.
"Saya melihat sendiri askar (personel keamanan) haji di sana tidak profesional. Menurut saya, kalau askar mereka tidak profesional, MoU dengan negara lain, untuk mengamankan sama-sama jamaah haji," katanya di gedung parlemen, Jakarta, Jumat (25/9/2015).
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa itu menilai kerja sama pengamanan ibadah haji bukan sesuatu hal yang tidak mungkin dilakukan.
Menurut dia, ibadah haji melibatkan jamaah dari berbagai negara, sehingga wajar jika pengamanan melibatkan negara lain.
"Indonesia sering kok kirim pasukan ke Palestina. Jadi, kerja sama dengan kita bukan tidak mungkin," jelasnya.
Berkaitan dengan insiden yang menewaskan ratusan anggota jamaah haji di Mina, Arab Saudi, Kamis (24/9), Malik mendesak agar Pemerintah Arab Saudi melibatkan negara lain dalam proses investigasinya.
"Selama ini, Pemerintah Arab tertutup soal investigasi. Peristiwa jatuhnya 'crane' awalnya mereka bilang insiden, tapi belakangan mengakui lalai," tegas dia.
Ratusan anggota jamaah haji tewas dan mengalami luka-luka saat lempar jumrah di Mina, Kamis (24/9).
Peristiwa itu diduga disebabkan jamaah yang hendak melempar jumrah berdesakan hingga terjatuh dan terinjak-injak.
