Kebakaran Hutan: Kontrol Pemerintah Lemah Sebagai Pemicu

Walhi menilai berulangnya kasus kebakaran hutan selama beberapa tahun terakhir disebabkan oleh lemahnya mekanisme kontrol dari pemerintah atas pemanfaatan izin lahan hutan.nn
Emanuel B. Caesario
Emanuel B. Caesario - Bisnis.com 19 September 2015  |  16:07 WIB
Kebakaran Hutan: Kontrol Pemerintah Lemah Sebagai Pemicu
Titik api pemicu kebakaran hutan dan lahan. - Ilustrasi

Bisnis.com, JAKARTA — Walhi menilai berulangnya kasus kebakaran hutan selama beberapa tahun terakhir disebabkan oleh lemahnya mekanisme kontrol dari pemerintah atas pemanfaatan izin lahan hutan.

Abednego Tarigan, Direktur Eksekutif Walhi, mengatakan bahwa masalah kebakaran hutan berkembang seiring dengan ekspansi perkebunan dan hutan kawasan industri.

Menurutnya, ada persoalan struktural terkait kebijakan yang menyebabkan praktek buruk pembakaran hutan dari kalangan pengusaha atau masyarakat semakin marak terjadi selama bertahun-tahun seiring ekspansi tersebut.

Abed mengkritisi mekanisme perizinan pemerintah yang selama ini yang belum menjamin tidak terjadinya praktek buruk dalam pemanfaatan izin tersebut. Belum ada mekanisme yang konsisten dan terukur untuk evaluasi dan monitoring perizinan.

“Seolah-olah, bila izin telah diberikan, semuanya sudah benar. Padahal yang namanya izin itu ya harus selalu dimonitoring, dievaluasi, sesuai tidak dengan ketentuan,” katanya dalam satu kesempatan diskusi di Jakarta, Sabtu (19/9/2015).

Abed mengatakan saat ini perizinan sudah sangat masif dikeluarkan oleh pemerintah. Selain itu, banyak perizinan yang prosedurnya bermasalah, banyak tahap yang dilompati.

Sejumlah izin yang diberikan pun ternyata tidak diikuti oleh pengelolaan lahan, tetapi dibiarkan sebagai lahan kosong atau cadangan. Hal ini membuka ruang konflik karena klaim dari pihak lain dan juga membuka peluang bagi aktivitas yang tidak terkendali di dalamnya.  

“Makanya kami selalu minta kepada pemerintah atau Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tolong perhatikan izin-izin ini. Jangan sampai izin ini bukan lagi menjadi alat kontrol pemerintah, melainkan komoditas untuk keuntungan oknum,” katanya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
walhi

Editor : Martin Sihombing

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top