Bisnis.com, JAKARTA—Partai politik pendukung pemerintah harus menerima keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengurangi kadernya di Kabinet Kerja, untuk mendorong perbaikan ekonomi.
Soetrisno Bachir, Ketua Majelis Pertimbangan Partai Amanat Nasional, mengatakan keputusan reshuffle sepenuhnya berada pada Presiden. Untuk itu, partai politik pendukung pemerintah harus siap untuk diajak masuk pemerintahan, dan siap saat kadernya dicopot.
“Ibu Mega [Megawati Sukarnoputri] sempat menyampaikan kabinet saat ini tidak transaksional. Seluruh partai politik pendukung, termasuk PDI Perjuangan juga tidak transaksional,” katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (10/9/2015).
Soetrisno menuturkan dirinya pernah ditolak untuk bertemu Megawati, karena khawatir muncul opini Ketua Umum PDI Perjuangan itu melakukan intervensi di dalam pemerintahan. Padahal, putri Proklamator Soekarno itu menyadari posisinya, dan tidak berniat melakukan intervensi.
Menurutnya, saat ini semua pihak harus fokus memperkuat perekonomian nasional, sehingga perbaikannya dapat lebih cepat direalisasikan.
“Jangan mengadu antar tokoh politik,mkarena seluruh tokoh politik di pemerintahan dan di luar pemerintahan memiliki fokus yang sama dalam perbaikan ekonomi nasional,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Soetrisno meyakini dua tokoh Koalisi Merah Putih, yakni Prabowo Subianto dan Aburizal Bakrie tidak akan menggunakan pelemahan ekonomi untuk menyerang pemerintahan saat ini.
“Saya kira Pak Aburizal dan Pak Prabowo bukan tipe orang seperti itu yang menggunakan pelemahan ekonomi untuk menyerang pemerintah, karena itu bukan tipe negawaran,” ucapnya.
