Bisnis.com, JAKARTA — Para pengusaha hutan siap bekerja sama dengan instansi pemerintah untuk mengatasi bencana asap akibat pembakaran hutan di Sumatera dan Kalimantan.
Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Purwadi Soeprihanto menolak bila pemilik hutan kembali dituding sebagai penyebab utama dari kebakaran hutan. Menurut dia, bencana tahun ini lebih disebabkan oleh dampak dari gejala El Nino.
“Tapi kami siap berkolaborasi bersama para pihak lain untuk penanggulangan kebakaran khususnya di Riau,” ujarnya kepada Bisnis.com, Minggu (6/9/2015).
Sementara itu, Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Rofi Munawar juga menyayangkan lambannya pemerintah mengantisipasi El Nino dan faktor alami dan teknis penyebab kebakaran hutan lainnya.
Badan Meteorologi dan Geofisika (BMKG), misalnya, telah memprediksi selama Juli 2015–November 2015 Indonesia akan terkena El Nino level moderat sampai kuat. Kondisi ini, ujar dia, akan mengurangi intensitas dan frekuensi curah hujan dan memundurkan periode musim penghujan 2015/2016 di beberapa wilayah.
“Kebakaran hutan bukanlah kejadian tunggal yang berdiri sendiri. Selain faktor cuaca dan alam, ada tindakan yang disengaja oleh pihak-pihak tertentu untuk melakukan ekspansi lahan,” katanya dalam penyataan resmi, Senin (7/9/2015).
Rofi lantas mengingat ucapan Wakil Presiden Jusuf Kalla pada pertemuan Tropical Landscape Summit April lalu yang mengatakan kebakaran hutan disebabkan ulah perusahaan-perusahaan asing yang membuka lahan. Sayangnya, imbuh dia, hingga kini pernyataan itu tidak menghasilkan solusi konkret karena tidak ada pelaku yang dibawa ke pengadilan.
“Tidak ada tindakan pidana bagi korporasi pelaku kebakaran hutan. Sementara warga hanyalah pelaku teknis dari perusahaan-perusahaan besar dalam menjalankan aktivitas membuka kebun dengan cara membakar,” katanya.
Rofi pun mendesak agar pemerintah memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang terkena dampak kebakaran hutan. Pemerintah juga dihimbau untuk semakin memperbanyak langkah preventif seperti patroli pengawasan hutan dan sosialisasi kepada warga.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera ini menekankan kembali pentingnya kerja sama antarnegara-negara Asean secara kontinu. Perjanjian ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP) telah menyepakati kolaborasi dalam melakukan upaya pencegahan dan pemantauan polusi asap lintas negara.
“Negara ASEAN harus bersatu hadapi kebakaran hutan untuk memastikan solusi mewujudkan pembangunan kawasan yang berkelanjutan,” ucapnya.
