Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Budi Waseso Dicopot? JK Minta Publik Tak Heboh

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) membantah adanya pencopotan Kepala Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri Komisaris Jenderal Budi Waseso dari posisinya.
Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla (kiri) didampingi gubernur NTT Frans Lebu Raya tiba di Bandara El Tari Kupang NTT, Minggu (12/7). /Antara
Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla (kiri) didampingi gubernur NTT Frans Lebu Raya tiba di Bandara El Tari Kupang NTT, Minggu (12/7). /Antara

Kabar24.com, JAKARTA-- Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) membantah adanya pencopotan Kepala Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri Komisaris Jenderal Budi Waseso dari posisinya.

JK mengatakan, Budi tidak dicopot melainkan hanya dimutasi.

"Tidak ada pencopotan Budi, kalau pun terjadi tentu hanya call of duty," kata Kalla, di kantornya, Kamis (3/9/2015).

"Itu kan hanya biasa di kalangan kepolisian."

JK meminta publik tidak terlalu heboh terkait kabar pencopotan Budi Waseso. Menurutnya, jika pun nanti Budi Waseso  dimutasi, tidak terkait dengan kasus yang tengah disidiknya.

"Memang semua ada di tangan Kapolri, tapi bukan berarti terkait dana kasus," ujar JK.

"Ya kan juga demi karirnya yang lebih baik. Wajar saja kan adanya perpindahan itu. Seperti menteri yang kadang bisa berpindah-pindah."

Kabar pencopotan Budi Waseso berembus setelah kisruh soal kasus korupsi pengadaan crane oleh PT Pelabuhan Indonesia II.

Bareskrim menduga ada ketidakberesan dalam proyek ini karena crane yang dibeli Pelindo seharusnya disebar ke delapan pelabuhan: Bengkulu, Jambi, Teluk Bayur, Palembang, Banten, Panjang, dan Pontianak.

Namun, hingga kini crane beserta simulatornya dibiarkan menganggur. Bareskrim menaksir kerugian negara mencapai Rp 54 miliar.

Jumat pekan lalu, Bareskrim menggeledah kantor PT Pelindo II dan menyegel crane di Pelabuhan Tanjung Priok. Dalam penggeledahan itu, Direktur Utama PT Pelindo II, Richard Joost Lino, sempat menghalangi penyidik Bareskrim.

Seusai penggeledahan itu, Lino langsung mengadukan hal ini kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Sofyan Djalil. Kepada Sofyan, Lino meminta agar Presiden Joko Widodo membantunya. Dia pun mengancam akan mundur jika kasus ini diteruskan.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Newswire
Editor : Nancy Junita
Sumber : Tempo

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper