Bisnis.com, JAKARTA — Kepolisian Republik Indonesia diminta menunjukkan bukti yang kuat sebelum menetapkan salah seorang calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai tersangka.
Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan Polri tak diperkenankan mengumumkan penetapan tersangka kasus tindak kriminal tanpa disertai pemeriksaan dan menunjukkan bukti yang kuat.
“Saya kira tersangka perlu bukti-buktinya dulu, baru boleh diperiksa yang bersangkutan. Jangan belum diperiksa sudah diumumkan,” katanya di Kantor Wakil Presiden, Senin(31/8/2015).
Menurut Kalla, Presiden Joko Widodo memerintahkan lembaga penegak hukum, termasuk Polri untuk menunjukkan fakta konkret dalam pembuktian tersangka. Nantinya, presiden akan melakukan evaluasi terhadap nama-nama pimpinan KPK terpilih yang dilaporkan Panitia Seleksi (Pansel).
“Ini kan belum sampai presiden, baru di Pansel. Kalau sudah sampai presiden baru bisa dievaluasi,”tambahnya.
Sebelumnya, Kepala Bareskrim Polri Komjen Budi Waseso mengatakan salah satu dari Capim KPK telah ditetapkan sebagai tersangka kasus pidana. Dia mengaku telah melaporkan hal tersebut kepada Pansel.
Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri Brigjen Pol. Victor Edison Simanjuntak bahkan mengaku akan merilis kasus yang menjerat Capim komisi antirasuah itu dalam waktu dekat.
