Kabar24.com, PEKANBARU—Tiga lembaga penegak hukum yakni Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan pemerintah tidak perlu takut merealisasikan anggaran demi mempercepat dan memperlancar pembangunan.
Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Polisi Badrodin Haiti mengatakan sekitar Rp297 dana pembangunan tertahan di Bank Pembangunan Daerah. Dia menilai pemerintah tidak berani merealisasikan anggaran karena takut terjerat korupsi.
“Seharusnya realisasi anggaran, baik APBN maupun APBN-P sudah harus terealisasi 50%, karena tahun ini sudah memasuki bulan ke-9. Saya rasa, pemerintah perlu mempercepat realisasi anggaran untuk memperbaiki perekonomian. Pemerintah tidak perlu takut,” katanya usai memberikan pelatihan bersama Plt. Ketua KPK Taufiequrrachman Ruki dan Kepala Jaksa Agung M. Prasetyo di Pekanbaru, Selasa (25/8/2015).
Badrodin mengatakan, sebelumnya Presiden RI Joko Widodo telah menyampaikan bahwa penegakan hukum jangan sampai membuat pembangunan tidak berjalan.
“Namun, bukan berarti kami tidak memantau korupsi,” tegas Badrodin.
Sementara itu, Plt. Ketua KPK Taufiequrrachman Ruki menilai pemerintah merasa ragu-ragu dalam merealisasikan anggaran.
Menurutnya, pemerintah juga takut dikriminalisasi oleh penegak hukum.
Pemerintah, ujar Ruki, seharusnya tidak merasa jera untuk merealisasikan anggaran dengan baik karena banyaknya pejabat yang tersangkut korupsi.
“Anggaran sudah jelas peruntukannya, tidak perlu ada kebijakan lagi. Langsung saja realisasikan. Kan, tidak perlu takut. Kecuali sudah ada niat untuk korupsi,” katanya menyambung Kapolri.
Jaksa Agung M. Prasetyo senada dengan Kapolri. Ia menegaskan, pemerintah tidak perlu takut jika memang tidak terliba korupsi.
Kejaksaan Agung juga menyarankan agar pemerintah cepat merealisasikan anggaran sesuai dengan peruntukannya.
“Tidak perlu takut kalau memang tidak korupsi,” kata Prasetyo.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Ardan Adiperdana mengatakan bahwa pihaknya telah memberikan kesempatan kepada kepala daerah serta pemerintah untuk mendampingi merealisasikan anggaran dan berkonsultasi.
“Hal itu bertujuan agar anggaran direalisasikan dengan baik sehingga menyelamatkan perekonomian. Namun, masih banyak kepala daerah dan pejabat yang belum mau,” katanya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Panjaitan juga mengatakan hal tersebut.
