Kabar24.com, JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa berkas perkara tersangka Bupati Morotai, Maluku Utara periode 2011-2016, Rusli Sibua (RS) akhirnya dinyatakan lengkap atau P21.
Dengan demikian, dalam waktu dekat Rusli akan menjalani tahap ke dua yaitu tahap penuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).
Penegasan tersebut disampaikan Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (28/7/2015).
"Iya, berkas perkara (Rusli Sibua) dilimpahkan ke tahap penuntutan," tuturnya.
Sebelumnya, Rusli Sibua resmi menjadi tersangka di KPK pada Jumat 26 Juni lalu atas dugaan tindak pidana suap untuk penanganan pilkada Morotai. Perkara yang tengah menjerat Rusli Sibua adalah pengembangan dari perkara suap terhadap Akil Mochtar sewaktu menjabat sebagai ketua MK.
Tindakan suap yang dilakukan Rusli Sibua terhadap Akil Mochtar terungkap dalam dakwaan Akil yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis 20 Februari 2014.
Sementara, Akil diketahui sudah divonis hukuman penjara seumur hidup dalam kasus suap penanganan perkara di MK.
Menurut JPU KPK, Akil menerima Rp 2,989 miliar supaya memenangkan Rusli Sibua-Weni R. Paraisu dalam pilkada di Morotai tersebut. Kemudian akibat perbuatannya, Rusli dijerat melanggar pasal 6 ayat 1 huruf a UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana dibuah UU nomor 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana.
