Kabar24.com, JAKARTA -- Eksepsi yang diajukan oleh Bupati nonaktif Morotai ditolak oleh majelis Halim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Sidang pemeriksaan perkara diputuskan akan dilanjutkan minggu depan untuk pemeriksaan saksi.
"Memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan terdakwa Rusli Sibua. Untuk kemudian menghadirkan saksi-saksi," ujar Hakim Ketua Supriyono saat membacakan putusan sela di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (3/9/2015).
Sidang pemeriksaan perkara pokok suap sengketa Pilkada yang nilainya mencapai Rp2,9 miliar ini akan tetap dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan saksi yang akan dihadirkan oleh Jaksa KPK meskipun terdakwa menyatakan keberatan dengan putusan sidang.
Kuasa hukum Rusli Sibua, Ahmad Rifai menyatakan keberatan atas putusan sela majelis hakim yang diberikan pada kliennya.
"Pada prinsipnya kami menolak putusan sela ini. Kami melihat banyak yang janggal atas penetapan tersangka terdakwa," ujarnya.
Rusli Sibua dan Sahrin Hamid memberikan uang sejumlah sekitar Rp 2,9 miliar kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar pada sengketa Pilkada Kab Pulau Morotai tahun 2011.
Pemberian uang tersebut dimaksudkan agar MK membatalkan kemenangan pasangan Arsad Sardan dan Demianus Ice.
Dengan dakwaan tersebut, Rusli dikenakan pasal pidana dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
