INSIDEN TOLIKARA: Ada Operasi Intelijen Tingkat Tinggi

Bisnis.com, JAKARTA -  Direktur Eksekutif Pusaka Trisakti, Fahmi Habsyi menilai ada operasi intelijen tingkat tinggi yang sedang dilakukan dalam peristiwa kerusuhan di Kabupaten Tolikara, Papua, hingga berdampak pada terbakarnya sebuah Mushala.

"Kehidupan beragama di bumi Cenderawasih selama ini sangat baik. Ini murni operasi intelijen tingkat tinggi. Masyarakat Papua ini sangat santun dan toleran soal beragama dan merasakan kebijakan dan hati Pak Jokowi yang fokus pada keberpihakan pada kesejahteraan masyarakat papua," ujar Fahmi Habsyi, di Jakarta, Minggu.

Indikasi adanya operasi intelijen tingkat tinggi lanjut dia terlihat dari rangkaian peristiwa beberapa aksi sepihak yang menuntut referendum Papua di Jakarta.

"Jadi dua minggu lalu saya sudah dapat informasi akan ada eskalasi meningkat di Papua. Tanda-tandanya nampak tapi informasi dan letupan kecil tersebut tidak segera diantisipasi pihak intelijen kita dan aparat keamanan," ungkap Fahmi.

Fahmi mengingatkan, bahwa situasi di Papua tidak bisa dilihat berdiri sendiri dari satu insiden satu dengan apa yang digerakkan di Jakarta.

"Kita harus gunakan pendekatan 'helicopter view', jangan simptomian per kejadian. Nanti terlihat otaknya siapa yang mendanai, memprovokasi dan menggerakkan. Operasi intelijen ini seperti tukang bakarnya tidak terlihat, tapi asap dan bau nya terasa.

"Yang harus dijadikan analisa pertama dalam melihat setiap insiden di Papua, adakah pihak-pihak yang terganggu kepentingannya dengan kebijakan Jokowi di Papua saat ini? Siapa yang paling khawatir Papua lebih baik dan lebih maju? Setelah itu, petakan," ujarnya.

Namun, Fahmi menyayangkan, sikap aparat keamanan dan intelijen yang seharusnya memantau gerak pihak-pihak tersebut, bukan sibuk mengawasi masyarakat Papua. Jika sudah seperti ini masyarakat Papua yang muslim dan non-muslim yang jadi korban.

"Ini melibatkan intelijen asing dan seorang tokoh intelijen pada masa lalu. Otaknya di Jakarta. Tapi apakah ada buktinya? Yach susah untuk ditunjuk aktor intelektualnya. Cukup Jokowi kasih "pesan politik" yang jelas dan tegas kepada yang coba bermain di Papua bahwa Presiden mengetahui dan akan gebuk balik.

Fahmi menyarankan aparat keamanan perlakukan rakyat Papua dengan lembut dan persuasif dalam merespon baik pelaku maupun korban insiden.

"Pendapat saya tidak usah dibentuk Tim Mediasi atau Tim Dialog macam-macam seperti disampaikan Yenis Lagoya itu, karena masalahnya bukan masyarakat Papua tapi kekuatan lain lebih dari itu yang bermain. Lingkaran Istana Presiden nampaknya tidak memberikan informasi utuh pada pak Jokowi," tegas Fahmi.

Dikatakannya ada pihak yang mencoba buat 'penyakit' dan sekaligus menawarkan 'obatnya' dengan  kepentingan yang lain untuk dikompromikan. Ini gaya lama. Mudah-mudahan saja Pak Jokowi sudah tahu siapa otaknya. Atau memang tidak ada yang mengingatkan dan menginfokan ke Pak Jokowi untuk waspada situasi Papua setelah aksi minta referendum.

"Jangan dianggap remeh, ingat kasus kerusuhan Ambon 1999 hanya perkelahian pemuda di terminal, yang di Papua lebih serius dari itu," katanya.