Kabar24.com, JAKARTA - Menyusul peristiwa kekerasan penyerangan warga saat salat Ied di Karubaga,
Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua, Persekutuan Gereja-gereja dan
Lembaga-lembaga Injili Indonesia (PGLII) mengeluarkan pernyataan sikap.
Pernyataan sikap itu diawali penegasan bahwa pihak PGLII sangat menyesalkan munculnya peristiwa tersebut dan tidak membenarkan atas
nama apapun kekerasan yang mengganggu kerukunan umat beragama terjadi.
"Kami menghendaki penyelesaian menyeluruh di Papua," kata Pdt. Roni Mandang, Ketua PGLII di Gedung Persekutuan Gereja-gereja Indonesia, Salemba, Jakarta Pusat, Sabtu (18/7/2015).
Berikut isi surat pernyataan PGLII terkait perisitwa di Tolikara:
Mencermati peristiwa yang terjadi di wilayah Toli,Kabupaten Tolikara, Papua, pada hari Jumat, (17/7/2015) terkait pertikaian dan bentrokan masyarakat yang mengakibatkan saudara-saudara pihak muslim yang sedang melaksanakan salat Ied di halaman Koramil 1702/JWY terganggu;
Berlanjut hingga jatuhnya beberapa korban yang terluka dan satu meninggal, serta terjadi pengerusakan dan pembakaran mushala dan rumah-rumah penduduk;
Berdasarkan informasi dari pimpinan Sinode GIDI dan mencermati latar belakang peristiwa yang terjadi, maka PGLI memberikan pernyataan resmi sebagai berikut:
1. PGLII sangat menyesalkan peristiwa yang telah
menodai kerukunan umat beragama dan kesucian hari raya Idul Fitri yang
dirayakan oleh saudara-saudari di Tolikara, Papua. Tidak membenarkan
segala bentuk kekerasan yang menciderai keutuhan persaudaraan.
2. PGLII memandang ini merupakan peristiwa lokal yang tidak mencerminkan kerukunan antar umat beragama secara nasional.
3. PGLII menyatakan keprihatinan yang mendalam kepada saudara-saudari umat
Muslim yang karena peristiwa itu kegiatan shalat Ied terganggu, serta
rasa simpatik mendalam atas jatuhnya korban 12 warga Kristen jemaan
GIDI Toli, 11 orang luka-luka, dan satu orang meninggal dunia.
4. PGLII menyerahkan penyelesaian masalah ini kepda pihak yang berwajib untuk menegakkan hukum yang seadil-adilnya.
5. PGLII merasa perlu pemerintah mendalami akar masalah, apakah peristiwa
ini merupakan rasa frustasi dari masyarakat yang tersisih.