Bisnis.com, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo diminta tidak ragu-ragu melakukan kocok ulang susunan kabinet (reshuffle) guna memperbaiki kinerja pemerintahan karena hal itu merupakan hak prerogatif.
Direktur Eksekutif PolTracking, Hanta Yudha mengatakan kepastian reshuffle itu diperlukan karena kinerja pemerintahan akan dianggap gagal apabila kinerja menteri yang tak maksimal dibiarkan begitu saja. Pasalnya, rakyat memilih pasangan Jokowi-JK di pilpres lalu sehingga kegagalan menteri akan dianggap kegagalan pemerintahan secara keseluruhan.
"Kapanpun presiden bisa melakukan reshuffle itu karena itu hak prerogatifnya. Dia bisa melakukannya, harus firm, mandiri mengambil keputusan reshuffle," kata Hanta, Selasa (30/6/2015). Namun demikian, Hanta menegaskan bahwa kuncinya adalah memastikan proses reshuffle dilaksanakan secara seimbang dengan mengutamakan meritokrasi.
Menurut Hanta, dalam melaksanakan reshuffle, Presiden Jokowi harus memiliki indikator dan parameter yang jelas. Dia mencotohkan kalau kinerja sektor ekonomi rendah maka reshuffle harus ditujukan untuk meningkatkan kinerja di bidang itu.
Dia juga menekankan pentingnya kemandirian presiden sehingga tidak perlu terlalu memperhatikan tekanan dari kanan atau kiri. Presiden jokowi lebih baik fokus terlebih dahulu pada berbagai parameter kompetensi, kinerja, kapabilitas, integritas, dan loyalitas.
“Presiden harus mencari sosok yang bisa bekerja dalam satu komando di bawah presiden, dan tak berjalan sendiri-sendiri. Setelah itu, barulah presiden bisa mempertimbangkan hal politis terkait dukungan partai politik,” ujarnya.
Sementara itu, Nico Harjanto dari Populi Center menambahkan bahwa Presiden Jokowi harus menunjukkan dirinya bukanlah orang yang bisa disetir dalam menentukan sosok yang duduk di kabinet.
Dengan demikian, siapa saja nama yangg dipilihnya harus tetap disampaikan dan disosialisasikan kepada partai politik pendukung.
"Presiden harus bisa menunjukkan kemandiriannya dalam memilih menteri. Ini supaya tidak muncul kesan bahwa presiden ini disetir. Jadi Presiden harus menunjukkan bahwa dirinya punya hak prerogatif yang melekat," kata Nico.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
