Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah meminta semua pihak lebih efisien dalam menggunakan anggaran negara di tengah pelambatan pertumbuhan ekonomi nasional dan global.
Pratikno, Menteri Sekretaris Negara, mengatakan pemerintah sedang mengefisienkan pengelolaan anggaran di tengah pelambatan pertumbuhan ekonomi nasional. Pasalnya, masyarakat menjadi pihak yang terkena dampak sangat besar dari pelambatan ekonomi tersebut.
“Presiden mengharapkan semua pihak ikut prihatin terhadap kondisi rakyat. Jadi sangat berhati-hati dalam memanfaatkan anggaran,” katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (25/6/2015).
Pratikno menuturkan pemerintah tidak dapat begitu saja memasukkan dana aspirasi sebagai salah satu pengeluaran belanja negara, karena telah merencanakan seluruh pengeluaran seefektif mungkin.
Apalagi, pemerintah sebenarnya telah memiliki rencana pembangunan jangka menengah nasional yang memuat berbagai rencana pemerintah dengan menggunakan APBN.
Andrinof Chaniago, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, sebelumnya juga mengatakan saat ini perencanaan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah diambil dari visi dan misi Presiden Jokowi.
Penggunaan dana aspirasi, justru akan membuat rencana pembangunan bertabrakan dengan visi misi Presiden, karena tidak masuk dalam rencana pembangunan nasional.
“Kalau bicara undang-undang program pembangunan yang direncanakan itu yang di UU, diambil dari visi dan misi presiden, ya. Nah itu kalau pakai konsep dana aspirasi itu bisa bertabrakan dengan visi dan misi Presiden,” katanya, Rabu (24/6/2015).
Andrinof menuturkan sebaiknya DPR fokus melaksanakan fungsi pengawasan, pembicaraan anggaran, dan legislasi, agar tidak bersinggungan dengan program pembangunan yang telah dicanangkan pemerintah.
Apalagi, saat ini juga sudah ada wacana pembangunan perwakilan DPD di daerah, dan pembangunan gedung baru untuk DPR.
