Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Banyak Ditolak, APPSI Malah Dukung Dana Aspirasi DPR

Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) menyambut baik dana aspirasi anggota DPR yang akan digelontorkan langsung untuk pembangunan daerah pemilihan masing-masing anggota dewan.
Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo./JIBI-Paulus Tandi Bone
Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo./JIBI-Paulus Tandi Bone

Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) menyambut baik dana aspirasi anggota DPR yang akan digelontorkan langsung untuk pembangunan daerah pemilihan masing-masing anggota dewan.

Syahrul Yasin Limpo, Ketua Umum APPSI, mengatakan gubernur dalam posisi siap bekerja sama dalam penyaluran dana aspirasi anggota DPR senilai Rp20 miliar per anggota dewan, selama diatur dengan mekanisme penyaluran dan pertanggungjawaban yang jelas.

“Dana aspirasi membutuhkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang jelas, serta dilakukan secara transparan. Tidak bisa uang puluhan miliar digulirkan begitu saja kepada masyarakat,” katanya di Komplek Istana Kepresidenan, Kamis (25/6/2015).

Syahrul menuturkan penyaluran dana aspirasi juga harus diukur dengan realisasi pembangunan yang akan dicapainya. Dengan begitu, semua pihak dapat menilai efektivitas penyaluran dana tersebut ke setiap daerah pemilihan.

Menurutnya, pemerintah daerah sebagai penanggung jawab daerah juga harus dilibatkan dalam pembahasan mekanisme penyaluran dana aspirasi tersebut. Pasalnya, dana tersebut akan digelontorkan langsung ke daerah sesuai daerah pemilihan masing-masing anggota DPR.

“Harus jelas pembicaraan mengenai bagaimana proses bergulirnya, kemudian siapa yang bertanggungjawab terhadap apa. Jangan sampai hanya melempar, tetapi hasilnya tidak ada,” ujarnya.

Andrinof Chaniago, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, sebelumnya mengatakan saat ini perencanaan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah diambil dari visi dan misi Presiden Jokowi. 

Penggunaan dana aspirasi, justru akan membuat rencana pembangunan bertabrakan dengan visi misi Presiden, karena tidak masuk dalam rencana pembangunan nasional.

 


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Lili Sunardi
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper