Pengesahan Ketua Fraksi PPP DPR Diprotes

Bisnis.com, JAKARTA-- Ketua DPR Setya Novanto (Setnov) mengatakan akan menindaklanjuti protes yang disampaikan Wakil Sekretarsi Fraksi PPP DPR, Arsul Sani terkait perubahan komposisi pimpinan fraksi itu.

"Terima kasih atas koreksinya Pak Arsul, nanti kita tindaklanjuti dalam rapat pimpinan," ujar Novanto menjelang penutupan sidang paripurna, Kamis (4/6/2015).

Namun demikian pimpinan sidang tersebut tidak memerinci penjelasannya terkait aksi protes itu.

Saat sidang berlangsung Arsul Sani melayangkan interupsi terhadap Setnov akibat keluarnya SK Ketua DPR terkait perubahan komposisi Fraksi PPP DPR. Protes tersebut disampaikan Arsul karena pimpinan DPR diduga 'bermain' dengan mengesahkan Ketua Fraksi PPP Epyardi Asda dan Sekretaris Mustofa Assegaf.

SK tersebut didasarkan pada surat DPP PPP tanggal 7 April 2015. Padahal, sebelumnya sudah tercapai kesepakatan bahwa Fraksi PPP harus ditandatangani Hasrul Azwar dan Epyardi Asda menyusul terjadinya sengketa PPP di PTUN.

"Kami meminta pimpinan untuk menjaga kondusifitas dengan menghormati dan melaksanakan struktur yang ada sampai ada putusan pengadilan yang bersifat inkracht," kata Arsul saat menyampaikan interupsi.

Sementara itu, Wakil Sekjen DPP PPP Achmad Baidowi menyatakan, surat nomor 83 tertanggal 16 April 2015 yang ditandatangani Novanto tersebut melanggar hukum. Menurut dia, keluarnya surat tersebut merupakan bentuk permainan KMP untuk memperkuat barisan.

“Surat tersebut bertentangan dengan Pasal 115 UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN dan putusan pengadilan yang dapat dilaksanakan adalah putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap atau inkracht,” ujarnya.

"Pimpinan DPR patut diduga melakukan pembegalan politik terhadap PPP," kata Awiek, sapaan akrabnya.