Bisnis.com, PEKANBARU—Pemerintah Provinsi Riau mengakui sampai saat ini realisasi APBD daerahnya masih tergolong rendah.
Sekretaris Daerah Provinsi Riau Zaini Ismail mengatakan pihaknya telah mendengarkan langsung laporan dan keluhan dari masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD).
"Dari pemaparan mereka, rerata penghambat dalam penyerapan dan pelaksanaan APBD itu adalah belum keluarnya surat keputusan kuasa pengguna anggaran (SK KPA)," katanya usai rapat evaluasi APBD dan APBN di Kantor Gubernur, Senin (18/5).
Untuk bisa menggesa penyerapan APBD itu, Zaini mengatakan akan segera membicarakan masalah ini kepada Pelaksana Tugas Gubernur Riau, sehingga SK yang dibutuhkan dapat dikeluarkan.
Setelah itu, pihaknya juga meminta kepada semua SKPD di lingkungan Pemprov Riau, untuk memerhatikan program yang telah direncanakan, tetapi bersifat mendesak.
Beberapa contohnya yaitu program kerja yang menyangkut bidang kesehatan, dan program pendukung penyuluhan atau pendidikan.
"Misalnya program kerja sama antara Dinas Kesehatan dengan penyelenggataan BPJS, atau program dukungan Dinas Pemuda Olahraga dalam kegiatan penyuluhan di pedesaan," katanya.
Adapun sampai saat ini, realisasi APBD Riau hingga akhir April 2015, masih tergolong rendah yaitu di bawah angka 20%.
