Begini Cara Pemkab Halmahera Barat Berdayakan Perempuan

Kabar24.com, TERNATE -- Pemkab Halmahera Barat mendapat acungan jempol karena pemberdayaan perempuan di wilayah itu.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) Yohana Susana Yembise salut pada cara Pemkab Halmahera Barat, Maluku Utara (Malut) memberdayakan perempuan di daerah itu.

"Upaya Pemkab Halmahera Barat dalam memberdayakan perempuan, di antaranya dengan cara menjadikan rumah mereka home stay dan memberikan bantuan usaha, saya sangat salut," katanya ketika meninjau aktivitas usaha perempuan di Jailolo, Jumat (15/5/2015).

Apalagi kata menteri perempuan pertama asal Papua itu, produk usaha perempuan yang selama ini diberdayakan Pemkab Halmahera Barat tersebut tidak saja menembus pasar di berbagai daerah di Malut, tetapi juga ke berbagai daerah lainnya di Indonesia bahkan luar negeri.

Ia mengharapkan upaya pemberdayaan itu bisa menjangkau sebanyak-banyaknya perempuan setempat, terutama yang memiliki peran ganda dalam keluarga yakni sebagai ibu rumah tangga dan sekaligus pencari nafkah.

"Saya berharap agar Pemkab Halmahera Barat memberikan perhatian serius terhadap masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak, karena sesuai data yang ada kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di seluruh wilayah Malut masih cukup tinggi," katanya.

Menteri Yohana Susana Yembise juga memintaa Pemkab Halmahera Barat untuk berusaha menjadikan daerah itu sebagai kabupaten layak anak dengan cara menerapkan berbagai program yang terkait dengan kepentingan anak, terutama perlindungan dari berbagai praktik yang mengarah pada kekerasan anak.

Sementara itu, Bupati Halmahera Barat Namto Hui Roba mengatakan pihaknya selama ini selalu memberi perhatian serius terhadap perempuan dan anak, baik dari segi pemberdayaan maupun perlindungan.

Kendala yang dihadapi Pemkab Halmahera Barat dalam melaksanakan berbagai program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah terbatasnya dana APBD, katanya.

"Karena itu adanya kunjungan Menteri P3A di daerah ini diharapkan bisa membantu mengatasi kendala itu, misalnya dengan mengalokasikan dana dari Kementerian P3A untuk program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di daerah ini," kata bupati.