Bisnis.com, JAKARTA--Dibutuhkan tambahan anggaran sebesar Rp15 triliun-20 triliun agar program-program pemberdayaan desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi terakselerasi dengan optimal.
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Jafar mengatakan pembangunan desa belum masuk dalam prioritas utama pemerintah. Akibatnya, politik anggaran belum banyak berpihak pada desa.
Dalam APBN-P 2015, pemerintah Jokowi-JK mengalokasikan anggaran Rp9 triliun untuk Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi. Adapun dalam pagu indikatif Rencana Kerja Pemerintah 2016, jumlahnya menyusut menjadi Rp8 triliun.
"Perlu dorongan maksimal ke Bappenas, kadang lewat baku mulut agar desa dan perdesaan diperjuangkan secara konkret. Sampai kemarin sore, saya minta review RKP 2015 untuk mengubah pagu indikatif, agar akselerasi lebih terlihat," tuturnya dalam Seminar Pemetaan Masalah Kawasan Perdesaan, Selasa (12/5).
Marwan menuturkan saat ini 52% atau 39.000-43.000 dari 74.000 desa di Indonesia masuk dalam kategori tertinggal. Adapun 17.200 diantaranya diidentifikasi sebagai desa sangat tertinggal.
Kondisi tersebut membutuhkan keberpihakan anggaran yang lebih besar dari pemerintah, agar program pengentasan 2.000 desa tertinggal per tahun dapat direalisasikan.
"Anggaran belum maksimal, butuh tambahan Rp15 triliun-20 triliun lagi supaya maksimal," ujarnya.
Dengan dukungan anggaran tersebut, diharapkan pembangunan desa dapat berjalan optimal seiring dengan transmigrasi dan pengentasan daerah tertinggal melalui infrastruktur fisik, seperti air bersih, listrik, dan jalan desa. Selain mengandalkan anggaran pemerintah pusat, Marwan mengimbau daerah dalam hal ini pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk bersinergi membangun desa.
Politisi PKB ini mengakui belum menyeluruh provinsi mengaloksikan anggaran untuk desa. Yang sudah ada, misalnya, Sulawesi Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Bahkan ada yang daerah telah mengalokasikan Rp1 miliar untuk meningkatkan pembangunan desa dan perdesaan.
"Yang lain belum tersentuh. Padahal ada kewajiban 10% dana APBD dialokasikan untuk desa. Misalnya, Bantaeng itu 90% anggaran daerah diberdayakan untuk desa-desa, sehingga pembangunan dari pinggiran bisa direalisasikan," pungkasnya.
