Kabar24.com, JAKARTA--Presiden Joko Widodo didorong untuk segera menunjuk juru bicara untuk menyampaikan kinerja dan kebijakan pemerintahan, termasuk jajaran menteri dalam Kabinet Kerja kepada media massa.
Direktur Political Communication Institute Heri Budianto mengatakan pemerintahan Jokowi-JK perlu menjalin komunikasi politik dan publik yang lebih baik. Komunikasi yang efektif dari Istana, usulnya, dapat dimediasi oleh seorang juru bicara presiden.
"Jubir penting. Jadi apa yang dipikirkan oleh presiden dan dilakukan pemerintah bisa disampaikan dengan tertata. SBY pernah melakukan itu dan sukses," kata Heri, Senin (11/5).
Menurutnya, komunikasi tersebut utamanya harus disampaikan melalui media massa. Pasalnya, pesan atau pernyataan pemerintah yang dibingkai menjadi pemberitaan di media massa memengaruhi persepsi masyarakat dan pasar terhadap kinerja dan kebijakan-kebijakan yang diambil.
"Kalau ada Jubir jadi satu suara, menteri terkait tidak usah sampaikan agar tidak terjadi mis. Jadi saya sepakat agar pemerintah menunjuk Jubir sesegera mungkin," imbuhnya.
Heri menilai kandidat jubir sebaiknya memiliki latar belakang komunikasi, berpengalaman di dunia media massa dan berinteraksi dengan wartawan, atau berkecimpung di bidang jurnalistik.
"Saya belum melihat menteri yang mumpuni menghadapi media. Mungkin sosoknya di luar kabinet. Karena untuk menaklukkan wartawan itu tidak mudah," pungkasnya.
Pada kesempatan yang sama, Pengamat Politik Universitas Indonesia Agung Suprio sepakat dengan pentingnya istana menunjuk seorang Jubir.
Apalagi, Presiden Jokowi dinilai kerap melontarkan pernyataan yang blunder, seperti soal polemik Peraturan Presiden No. 39/2015 tentang Pemberian Fasilitas Uang Muka bagi Pejabat Negara untuk Pembelian Kendaraan Perorangan.
"Saya kira memang iya, selama ini seringkali pernyataan Jokowi itu sekali pun ada yang keliru bebannya menimpa Jokowi secara langsung, jadi bulan-bulanan. Kalau ada jubir minimal dia punya tameng," tuturnya.
Agung menambahkan Presiden Jokowi tidak bisa sepenuhnya mengandalkan dirinya dalam memberikan pernyataan dan penjelasan untuk setiap polemik yang muncul di tengah masyarakat atau kebijakan yang ditempuh pemerintah.
Kebutuhan Jubir Istana juga diamini oleh Ketua DPP PDI-Perjuangan Andreas Pariera. Menurutnya, Jubir dibutuhkan agar komunikasi pemerintah kepada masyarakat semakin optimal.
"Mungkin perlu Jubir sehingga ada benang merah. Kalau ada yang belum terkoordinasikan dari kementerian, bisa diakomodir jubir," pungkasnya.
