Bisnis.com, JAKARTA-- Political Communication (Polcomm) Institute mengungkapkan lima menteri dengan kinerja negatif dalam bingkai media massa.
Direktur Polcomm Institute Heri Budianto mengungkapkan komunikasi kinerja menteri dalam media massa dapat memengaruhi kepercayaan dan persepsi publik terhadap kinerja pemerintahan.
Untuk itu, Polcomm Institute menggelar riset dan kajian dengan teknik pengumpulan data berupa 32.047 berita dari 15 media massa nasional. Pengumpulan berita berlangsung pada periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, yakni Oktober 2014-April 2015.
Dalam bingkai media massa, lanjut Heri, beberapa menteri mendapatkan penilaian kinerja negatif selama enam bulan kabinet Jokowi-JK. Lima menteri yang mendapatkan nilai negatif, yakni Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan HAM Tedjo Edhi Purdijatno, Menteri ESDM Sudirman Said, Sekretaris Kabinet Andy Widjajanto, dan Menteri BUMN Rini Soemarno.
"Pemberitaan negatif kepada Menteri Hukum dan HAM sebesar 6,7%," tuturnya, Senin (11/5).
Heri memaparkan MenkumHAM Yasonna Laoly dianggap memberikan kontribusi atas konflik PPP dan Golkar. Selain itu, Yasonna dinilai menimbulkan kontroversi soal pemberian remisi pada koruptor.
Pada posisi berikutnya, riset Polcomm Institute mengungkap Menkopolhukam Tedjo Edhi Purdijatno memiliki kinerja negatif sebesar 6,3%. Mayoritas pemberitaan negatif menyangkut soal pernyataan mengenai kisruh KPK-Polri.
Adapun menteri yang dianggap kinerjanya kurang memuaskan adalah Menteri ESDM Sudirman Said dengan persentase 4,1%. Menteri ESDM dianggap gagal dalam melakukan pengendalian soal BBM dan mafia migas.
"Seskab Andy Widjajanto ini menarik karena dianggap sebagai pihak yang memutuskan komunikasi Presiden Jokowi dengan partai pengusungnya. Persentase pemberitaan negatif Andy Widjajanto mencapai 3,1%," lanjut Heri.
Posisi terakhir adalah Menteri BUMN Rini Soemarno yang mendapat penilaian negatif sebesar 1,4%. Utamanya terkait pergantian direksi BUMN dan rencana penjualan gedung BUMN.
Pengamat Politik Universitas Indonesia Agung Suprio menilai lima menteri yang tersebut punya peran strategis dalam pemerintahan Jokowi-JK. Namun, mengeluarkan kebijakan dan pernyataan yang diberitakan negatif oleh media massa.
"Soal data data utang IMF yang salah, ini kinerja andi yang saya kira sangat fatal. Fatal karena tidak dikomunikasikan dulu. Seskab itu katakanlah Ring 1, yang justru membuat Jokowi ringsek," katanya.
Menurut Agung, pemberitaan negatif terhadap Sudirman Said terkait dengan desain perekonomian yang diusung Jokowi-JK yang dinilai mengarah pada liberalisasi sumber energi, seperti BBM, listrik, dan gas elpiji. Komoditas energi tersebut mengalami lonjakan harga di pasar lantaran pemerintah tidak lagi mengalokasikan anggaran subsidi.
"Harga-harga naik karena BBM, elpiji, dan listrik naik. Saving masyarakat turun, ini bukti tingkat kesejahateraan turun," pungkasnya.
