Kabar24.com, JAKARTA— Buruh menganggap Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wapres Jusuf Kalla belum melaksanakan komitmen untuk menyelesaikan masalah buruh outsourcing atau alih daya.
Ahmad Ismail, koordinator Gerakan Bersama Buruh (Geber) BUMN, mengatakan meski sudah berjalan satu semester, pemerintahan Jokowi-JK belum menunjukkan langkah nyata untuk melindungi buru. “Terutama untuk pelarangan kebijakan alih daya BUMN sebagaimana visi-misi saat pencapresan,” katanya dalam siaran pers yang diterima Bisnis, Jumat (1/5/2015).
Hal itu ditunjukkan dari tindakan Rini Soemarno sebagai Menteri BUMN, yang secara terang-terangan tidak mengalokasikan anggaran di program Penyertaan Modal Negara (PMN) bagi penyelesaian alih daya.
Hal sama, juga terjadi pada Menteri Ketenagakerjaan. Sejumlah nota dinas desakan dan nota pemeriksaan, tidak digubris dan tak mampu mengikat Kepatuhan BUMN untuk menjalankannya.
Lebih ironis lagi, Satgas alih daya BUMN yang dipimpin Kemenaker, keputusannya diabaikan. Hingga saat ini, deretan PHK sepihak itu terus bertambah. “Terbaru, PHK di PLN sekira 300 orang, Krakatau Steel sekira 700 orang, dan BPJS Ketenagakerjaan sekira delapan orang,” ujarnya.
