Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan pemerintah tidak harus tunduk pada saran lembaga politik untuk merombak jajaran menteri Kabinet Kerja dalam hasil evaluasi satu semester terakhir.
Menurut Kalla, Presiden Joko Widodo selalu melakukan evaluasi atas kinerja para pembantu kepala negara. Penilaian dilakukan secara internal dan tidak perlu berdasarkan intervensi dari lembaga swadaya politik.
“Selalu dievaluasi, itu sembarang bilang masa kita harus mengikuti yang begitu-begituan [lembaga swadaya politik], yang benar saja,” ujarnya, usai melakukan pidato di Hotel Shangrila, Senin(27/4/2015).
Menurut dia, evaluasi dilakukan sesuai dengan kenyataan yang ada, termasuk kinerja, pengambilan kebijakan, dan pengaruhnya terhadap masyarakat.
“Selalu ada evaluasi, tapi kita tidak ikut apa itu yang dikatakan lembaga-lembaga itu tapi ikut berdasarkan kenyataannya,”tandasnya.
Sebelumnya, dua lembaga swadaya bidang politik Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) dan Gerakan Dekrit Rakyat Indonesia (GDRI) meneliti evaluasi kinerja pemerintahan Jokowi-JK selama satu semester terakhir.
Koordinator Advokasi Fitra Apung Widadi menyebutkan setidaknya ada tiga menteri dalam Kabinet Kerja yang harus diganti karena dianggap tidak mampu mewujudkan program Nawa Cita.
Tiga menteri itu antara lain Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Badan Usaha Milik Negara, dan Menteri Keuangan.
Dalam konferensi pers yang digelar GDRI, Direktur Eksekutif Para Syndicate Ari Nurcahyo mengatakan ada delapan menteri Kabinet Kerja yang paling mendapat sorotan dari publik atas kebijakan yang telah diambil. Mereka juga dianggap berpotensi mengalami perombakan kabinet (reshuffle).
Kedelapan menteri ialah Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Menteri Keuangan, Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan, Menteri BUMN, Menteri Riset dan Teknologi, Menteri Bappenas, dan Sekretaris Kabinet.
