Kabar4.com, JAKARTA - Perombakan menteri (reshuffle) Kabinet Kerja berhembus semakin kencang. Presiden Joko Widodo mengaku sudah mengantongi nama-nama menteri yang berkinerja buruk alias memiliki rapor merah.
Nama sejumlah menteri yang memiliki rapor merah ini disebut-sebut masuk target reshuffle. Ada yang kabarnya dicoret dari kabinet, ada juga yang hanya bertukar posisi.
Berikut ini jejak sebagian menteri yang berpeluang dicopot atau dirotasi:
1. Tedjo Edhy Purdijatno, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan
Tedjo pernah ditegur Jokowi lantaran mengeluarkan pernyataan KPK kekanak-kanakan. Ia juga menuding massa yang mendukung KPK sebagai rakyat tidak jelas. Pernyataan Tedjo ini menuai kritik dari masyarakat, terutama para netizen. Partai oposisi mendesak agar Jokowi mencoret Tedjo.
“Saya sudah melaporkan semua evaluasi dan rapor menteri terkait. Selebihnya ya terserah Presiden saja,” kata Tedjo.
2. Bambang Brodjonegoro, Menteri Keuangan
Mantan Wakil Menteri Keuangan ini disorot, terutama oleh partai pendukung pemerintah, lantaran meloloskan tambahan uang muka pembelian kendaraan dinas untuk pejabat negara dari Rp 116 juta menjadi Rp 210 juta. Setelah mendapat kritik, Jokowi akhirnya mencabut perpres tambahan uang muka itu. Serapan anggaran Kementerian yang minim juga disebut-sebut sebagai sumber kekecewaan Jokowi.
“Terserah,” kata Bambang ketika ditanya ihwal posisinya yang terancam di-reshuffle, 6 Mei 2015 lalu.
3. Rachmat Gobel, Menteri Perdagangan
Jokowi disebut-sebut marah lantaran Menteri Perdagangan Rachmat Gobel tak memberi laporan adanya kenaikan harga beras hingga menjadi Rp 10.300 per kilogram. Kemarahan itu disampaikan Jokowi ketika rapat Kabinet Kerja di Istana Bogor, Jawa Barat, 15 Maret 2015 lalu.
Kasus beredarnya beras plastik di Bekasi, yang belakangan dianggap tak terbukti, juga sempat membuat Jokowi marah. Rachmat Gobel juga disebut bertanggungjawab atas lamanya dwelling time atau waktu kontainer berada di pelabuhan sebelum memulai perjalanan darat.
"Kami sudah maksimal, tidak bisa melakukan perubahan dalam waktu tiga sampai enam bulan,” kata Gobel, awal Mei 2015 lalu.
4. Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil
Sejumlah partai koalisi dan oposisi pemerintah menilai Sofyan kurang cakap memimpin tim ekonomi. Koordinasi tim ekonomi juga dianggap kurang berjalan sehingga serapan dana untuk proyek infrastruktur tersendat.
"Kalau saya tak populer dan di-reshuffle, tak ada masalah," kata Sofyan, Senin, 22 Juni 2015.
