Bisnis.com, JAKARTADewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mendukung usulan Kementerian Perindustrian pada skenario penurunan harga gas untuk industri guna memacu daya saing dalam negeri.
AhmadHafisz Tohir, Ketua Komisi VIDPR RI, mengatakan legislator telah meminta pemerintah untuk mengubah kebijakan sektor energi khusus gas dengan mengutamakan pertumbuhan industri dalam negeri ketimbang dijual ke luar negeri.
Kita jangan lagi menjual gas keluar negeri dengan harga yang tidak terlalu menguntungkan. Tetapi industri lokal seperti PT Krakatau Steel justru membeli gas dengan harga US$9 per MMBtu, akhirnya kalah bersaing dengan produk baja dari China, katanya kepadaBisnisdi Jakarta, Rabu (15/4/2015).
Oleh karena itu, tuturnya, dukungan Komisi IV DPR RI atas skenario penurunan harga gas industri guna meningkatkan devisi negara serta menciptakan efek ganda berantai dari industri besar hingga turunannya.
Selain itu, DPR RI juga mendukung pemerintah menghapus kebijakan penjualan energi gas ke luar negeri. Melalui skema ini, tuturnya, aktivitas usaha BUMN tidak akan mengalami kendala apapun, karena, mekanisme penetapan harga gas telah melalui perhitungan yang matang.
Menurutnya, menjual gas dengan harga murah kepada industri dalam negeri pada saat ini jauh lebih menguntungkan untuk pembangunan. Karena, akan terciptatrickle down effect yang juga memungkinkan BUMN menambah konsumen dalam negeri yakni industri turunan yang lebih kecil.
Harga produksi gas dalam negeri, saat ini berkisar US$8 US$9 per MMBTU. Dengan demikian, Indonesia menjadi salah satu produsen gas dunia dengan harga tertinggi di dunia. Akibatnya, harga jual kepada industri berkisar US$10 US$12 per MMBtu.
Selain itu, pemerintah harus berani melakukan eksplorasi sumur-sumur gas baru. Kendati membutuhkan biaya yang mahal, tetapi aktivitas ini dapat menambah volume dan memenuhi kebutuhan dalam negeri di masa yang akan datang.
Pemerintah juga harus jeli melihat perkembangan harga gas dunia, di Amerika Serikat misalnya, saat ini harga gas hanya US$3 per MMBtu. Dengan demikian, seharusnya pemerintah memiliki manajemen pasar yang membolehkan impor gas dengan harga lebih murah.
Saya lebih mendukung kita impor gas jika harganya lebih murah dari produksi dalam negeri. Dengan demikian, harus ada pertimbangan dalam kontrak dengan penjual gas, yakni ketika harga produksi dalam negeri tinggi, Indonesia boleh impor dari yang lebih murah, katanya.
Diperlukan manajemen energi gas yang fleksibel untuk mendukung pertumbuhan nasional. Dia mengatakan, selama manajemen energi gas masih seperti saat ini, maka, industri dalam negeri tidak akan mampu melawan produk luar negeri.
Sartono Hutomo, anggota Komisi VI DPR RI, mengatakan usulan Kemenperin atas kebijakan gas nasional diyakini dapat meningkatkan daya saing industri dalam negeri. Bahkan, hal serupa telah dilakukan oleh Singapura dengan mensubsidi harga gas impor untuk industri.
Kami harus mendukung rencana ini. Kami akan bahas dalam rapat dengar pendapat dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Akan kami perjelas mengenai hal tersebut. Karena hal ini untuk mempercepat penguatan industri dalam negeri, katanya.
