Kabar24.com, JAKARTA -- Perbudakan anak buah kapal (ABK) yang terjadi di Benjina menunjukkan bahwa tata kelola ketenagakerjaan di Indonesia sangat buruk.
Ketua Umum Organisasi Kesejahteraan Rakyat Poempida Hidayatullah menilai buruknya tata kelola tersebut disebabkan oleh adanya dualisme penanganan tenaga kerja ABK, yakni antara Kementerian Perhubungan dan Kementerian Ketenagakerjaan.
"Ego sektoral yang terbentuk sudah membuat situasi begitu sangat menyedihkan di mana kementerian enggan mengemban tanggung jawab saat terjadi masala," katanya dalam siaran pers yang diterima, Rabu (8/4/2015).
Menurutnya, perbudakan para ABK Indonesia yang berada di atas kapal-kapal asing yang berlayar di laut-laut lintas samudera dan lintas negara harus mendapat perhatian yang serupa dan seimbang.
"Para ABK adalah pejuang devisa yang mendapatkan deraan penderitaan yang begitu dahsyat dalam bentuk penganiayaan, gaji tidak terbayar, tidak ada akses pada komunikasi, dan jam kerja berlebih. Pemerintah harus berbenah," tegasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
