Kabar24.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo memenuhi undangan DPR RI yang meminta penjelasan langsung terkait pembatalan pelantikan calon Kapolri Komjen Pol Budi Gunawan.
Budi Gunawan ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK meskipun kemudian menang dalam praperadilan. Publik ramai-ramai memprotes dan mendesak Jokowi agar Budi Gunawan dibatalkan menjadi Kapolri.
Situasi memanas ketika itu, apalagi Budi yang merupakan bekas Ajudan Presiden Megawati Soekarnoputri sudah mendapat persetujuan dari DPR. Cukup lama presiden berpikir, dan pada saatnya harus mengeluarkan keputusan dengan tepat, akhirnya pelantikan Budi dibatalkan.
Komjen Pol Badrodin Haiti yang menjabat Wakapolri sekaligus pelaksana tugas Kapolri menggantikan Jenderal Sutarman dipercaya presiden bisa menjadi calon tunggal Kapolri definitif. Akhirnya Jokowi pun melayangkan surat ke DPR RI pada 18 Februari 2015 terkait pencalonan Badrodin sebagai Kapolri.
Saat pembahasan sidang ketiga 23 Maret 2015 ternyata usulan presiden tak berjalan mulus. Dewan mempertanyakan alasan kenapa Jokowi membatalkan pelantikan Budi dan menggantinya dengan Badrodin. Jawaban harus disampaikan langsung oleh Presiden, bukan perwakilan menteri yang datang.
Beragam spekulasi apakah Jokowi akan hadir atau tidak pun muncul. Sejumlah Menteri dan Kepala Staf Presiden pun tidak mempersoalkan Jokowi mendatangi kantor DPR untuk menjawab pencalonan Kapolri. Jokowi pun menyanggupi datang ke DPR Senin 6 April 2015 pukul 11.00.
Pertemuan dimulai tepat sesuai jadwal hingga pukul 13.30. Waktu yang cukup panjang untuk menjawab alasan pembatalan pelantikan Budi. Ternyata presiden juga membahas tentang penggunaan APBN Perubahan. Sejumlah pimpinan fraksi juga diberi kesempatan bicara di depan Jokowi.
Adapun mengenai pembatalan pelantikan Budi, presiden memihak pada desakan publik.
"Dan saya jelaskan tadi mengenai alasan tidak dilantiknya Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri yaitu mengingat bahwa pencalonan komjen Drs Budi Gunawan SH Msi jadi Kapolri menimbulkan perdebatan di masyarakat," kata Jokowi di gedung DPR RI.
Selanjutnya diajukan nama baru Badrodin Haiti dengan tujuan menciptakan ketenangan di masyarakat sekaligus mengisi kebutuhan pemimpin Polri definitif sejak ditinggalkan Jenderal Sutarman. Aspek sosiologis dan yuridis menjadi pertimbangan Jokowi
"Terkait dengan alasan tersebut di atas kami menerangkan memang alasan sosiologis dan alasan yuridis," jelasnya.
