Bisnis.com, JAKARTA—Petinggi Partai Golkar menilai kebijakan yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) tanpa melibatkan Wapres Jusuf Kalla tetap sah secara konstitusi.
Poempida Hidayatullah, Ketua DPP Partai Golkar, pendapat dari Koordinator Gerakan Indonesia Bersih Adhie M. Masardi yang menyatakan perlu adanya pelibatan wapres saat presiden menetukan kebijakan itu salah kaprah.
Sebelumnya, Adhir mengatakan ekspektasi publik soal Jusuf Kalla yang diyakini akan bisa menjadi mentor yang baik terhadap Joko Widodo tampaknya semakin pupus. “itu sangat tendensius,” kata Poempida dalam siaran persnya, Sabtu (4/4).
Menurutnya, jika memang kebijakan Pemerintah dilakukan oleh Jokowi tanpa melibatkan Jusuf Kalla, maka kebijakan tersebut tetap sah secara konstitusi. “Sejak Indonesia berdiri dan mempunyai Pemerintahan, sudah banyak sekali kebijakan Presiden yang diputuskan tanpa melibatkan Wapres.”
Bahkan pada zaman Presiden Habibie membuat kebijakan sendiri, karena memang tidak ada wapresnya. “Jadi, jika terjadi kesalahan pembuatan kebijakan dilakukan oleh Jokowi, tidaklah serta merta menjadi tanggung jawab Jusuf Kalla. Begitupun sebaliknya," katanya.
.jpg?w=300&h=221)
