Kabar24.com, JAKARTA - Pada 18-24 April 1955, perwakilan 29 negara Asia Afrika berkumpul di Bandung untuk membahas perdamaian dan peran negara dunia ketiga dalam perang dingin antara AS dan Soviet, perkembangan ekonomi, serta dekolonisasi.
Konferensi Asia Afrika (KAA) digelar karena adanya beberapa permasalahan internasional, yakni persaingan kekuatan Barat untuk mempengaruhi negara-negara Asia, tensi antara China dan AS, keinginan membangun hubungan yang baik dengan China dan China-AS, penolakan atas kolonialisme khususnya pengaruh Prancis di Afrika utara, sementara untuk Indonesia sengketa Papua dengan Belanda.
Pada 2015, KAA berulang tahun ke-60. Untuk itu, Indonesia telah mengirimkan undangan kepada 109 negara di kawasan Asia-Afrika untuk menghadiri Pertemuan KAA dan Peringatan 60 tahun KAA, yang akan diselenggarakan pada 19-24 April.
Pakistan merupakan salah satu pendiri KAA bersama Indonesia, Myanmar, Sri Lanka, dan India pada 1955 sehingga kiprahnya sangat penting.
Dikutip dari laman Kementerian Luar Negeri, sekitar sebulan lalu, Wamenlu Abdurrahman Mohammad Fachir menyerahkan undangan dari Presiden Joko Widodo kepada Perdana Menteri Pakistan Muhammad Nawaz Sharif untuk menghadiri peringatan Konferensi Asia Afrika yang ke-60 serta peringatan Kerja sama Strategis Baru Asia Afrika (NAASP) yang ke-10 di Jakarta dan Bandung.
Gayung bersambut. PM Sharif menyatakan kesediaannya untuk menghadiri peringatan ke-60 KAA itu dan mengungkapkan niatnya untuk mempererat hubungan bilateral dengan Indonesia. PM Sharif sangat menghargai usaha Indonesia tetap menjaga semangat Bandung tetap hidup.
PM mengatakan ada kebutuhan yang mendesak antarnegara Asia Afrika untuk meningkatkan kerja sama dalam berbagai bidang untuk kemakmuran masing-masing.
Menguatkan ikatan Asia-Afrika, ujar dia, sangat penting untuk untuk menjaga keamanan dan stabilitas dunia.
Mengenai hubungan bilateral Indonesia-Pakistan, PM Sharif mengatakan kedua negara itu berbagi persepsi yang sama dalam permasalahan kawasan dan internasional, memiliki rekam jejak kerja sama dalam forum-forum multilateral, serta selalu saling membantu dalam kesulitan.
Dalam kesempatan itu, PM Sharif juga menyampaikan kekagumannya akan kemajuan ekonomi yang telah dicapai oleh Indonesia, dan menyebutkan bahwa Indonesia merupakan contoh yang baik bagi pembangunan ekonomi di kawasan yang ingin dicapai oleh Pakistan.
Preferential Trade Agreement sejak September 2013, ujar dia, harus dikembangkan menjadi kerja sama ekonomi yang lebih luas. Pakistan membuka kesempatan investor Indonesia seluas-luasnya dan akan mempermudah prosesnya.
Ia menekankan hangatnya persaudaraan yang telah terbangun antara Pakistan dan Indonesia harus ditingkatkan, apalagi selama ini kedua negara selalu saling membantu dalam kesulitan.
Sementara itu Wamenlu Fachir mengatakan Indonesia ingin meningkatkan hubungan dengan Pakistan dalam mengembangkan sektor CNG serta transportasi massal.
Wamenlu juga menyambut baik peningkatan perdagangan dari 1,6 miliar dolar AS menjadi 2,2 miliar dolar AS tahun 2014, dan menyatakan kesiapan meningkatkan nilainya mendatang.
Pada kesempatan tersebut, Indonesia dan Pakistan juga sepakat untuk meningkatkan hubungan dalam kerja sama di berbagai bidang, antara lain mengembangkan perdagangan komoditas utama, yakni beras basmati dan daging sapi, serta kerja sama penanggulangan terorisme.
Dikutip dari laman KBRI di Islamabad, sejauh ini hubungan bilateral antara Indonesia dan Pakistan bersahabat dan berjalan dengan baik tanpa hal-hal mendasar yang menghambat.
Persahabatan itu terlihat dari tindakan saling dukung antara Indonesia dan Pakistan di forum multilateral maupun regional.
Kedua negara menjalin hubungan dengan berpegang pada prinsip tidak terpengaruh oleh figur atau partai yang memerintah di negara masing-masing, sehingga perjanjian dan kesepakatan yang telah dilakukan oleh pemerintah sebelumnya tetap dilanjutkan oleh pemerintah berikutnya.
Persahabatan kedua negara menguat setelah kunjungan kerja Presiden Megawati Soekarnoputri ke Pakistan pada 14-16 Desember 2003.
Saat berkunjung ke Islamabad, Megawati mengadakan pembicaraan formal dengan Presiden Musharraf dan bertemu dengan PM Zafarullah Jamali yang dilanjutkan dengan penandatanganan tiga persetujuan/MoU mengenai kerja sama pembentukan Komisi Bersama setingkat Menlu, masalah perdagangan, dan terorisme.
Selanjutnya pada bulan November 2005, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga berkunjung ke Pakistan dan dalam kesempatan kunjungan tesebut telah ditandatangani Framework Agreement on Comprehensive Economic Partnership (FACEP) dan Letter of Intent (LoI) pembentuk Working Group on Terrorism.
Sementara dalam bidang keamanan, hubungan TNI dan Angkatan Bersenjata Pakistan menunjukkan peningkatan kerja sama yang terlihat dari kunjungan pejabat dan pengiriman siswa angkatan bersenjata kedua negara untuk mengikuti pendidikan secara timbal balik setiap tahun.
Pakistan juga berulang kali menyampaikan keinginannya menjalin kerja sama di bidang industri militer.
Di forum internasional, Pakistan maupun Indonesia saling memberikan dukungan pada pencalonan kedua negara dalam organisasi internasional yang diikuti seperti ECOSOC, Komisi HAM, maupun badan-badan PBB lainnya.
Tantangan dalam negeri Pakistan Pakistan yang merdeka pada 14 Agustus 1947 memiliki tantangan dalam negeri berupa serangan ekstremis dan kelompok militan, pembangunan ekonomi, krisis energi, pendidikan untuk generasi muda, kurangnya lapangan pekerjaan, serta ledakan penduduk.
Dikutip dari laman organisasi think tank Asia Selatan Institute of Peace and Conflict Studies, dari beberapa tantangan tersebut, yang terberat adalah masalah keamanan akibat kurangnya kemampuan militer mengatasi serangan kelompok militan.
Adanya serangan kelompok militan yang mengganggu stabilitas nasional mengakibatkan ekonomi Pakistan kurang bertumbuh sesuai yang diharapkan.
Untuk mengatasi masalah keamanan dan ekonomi sekaligus, akhir Maret lalu PM Sharif mengatakan akan membuat kota pusat perdagangan Pakistan Karachi bebas kriminalisme, dikutip dari laman media AS The Nation. Hal itu dilakukan untuk menarik investor dan wisatawan mancanegara sehingga mendukung pembangunan ekonomi.
Selain memprioritaskan keamanan Karachi, menurut laman tersebut PM Sharif juga menerima tantangan menguatkan militer untuk menghadapi kelompok militan dan teroris. "Saya percaya Pakistan akan sukses menerapkan agenda ini, sejarah akan mengingat partai PML-N sebagai partai yang berhasil membawa Pakistan berada dalam jalan menuju hasil dan perkembangan," kata dia dikutip dari laman tersebut.
Selain itu, ia mengatakan penguatan ekonomi merupakan prioritas untuk membangun negeri. "Menguatkan ekonomi kita adalah prioritas teratas untuk meningkatkan sumber daya negara yang dapat dimanfaatkan untuk menghadapi tantangan lain," ujar dia. Ia mengatakan sejauh ini (hingga Maret) indikator ekonomi menunjukkan garis besar yang positif dan bahkan diakui oleh organisasi ekonomi internasional.
PM Sharif juga telah mendapat pengakuan menghasilkan kebijakan yang membawa negara yang baru saja merayakan Pakistan Day pada 23 Maret lalu itu mengalami kemajuan dalam menghadapi tantangan dalam negeri. Berdasarkan data dari KJRI Karachi, Pakistan berhasil menjadi negara dengan perekonomian terbesar ke-26 di dunia, sedangkan pertumbuhan ekonominya 4,1%.
Bak dua sisi mata uang, KJRI menilai kota besar di Pakistan seperti Karachi memiliki berbagai permasalahan sosial seperti kebersihan, penyediaan air bersih, kemiskinan, pengangguran, lalu lintas dan kejahatan. Tingkat kejahatan di kota besar dinilai tinggi, di mana sebagian besar pelaku menggunakan senjata api saat beraksi.
Meskipun demikian, KJRI menilai warga Pakistan, kota Karachi khususnya, juga cukup hangat dan bersahabat dalam menerima tamu asing, termasuk dari Indonesia. []
