Bisnis.com, JAKARTA—Pimpinan DPR meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera melakukan evaluasi kinerja terhadap Menkumham Yasonna H Laoly karena dianggap bermasalah dalam mengambil keputusan.
Fadli Zon, Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Gerindra, mengimbau Jokowi segera mengevaluasi karena kegaduhan politik di Tanah Air terjadi lantaran Yasonna salah mengambil keputusan.
Menurutnya, dalam mengeluarkan SK tentang kepengurusan partai politik, Menkumham sudah dua kali salah, saat memutuskan kisruh PPP dan Partai Golkar.
Saat digugat ke PTUN, kedua SK menkumham untuk dua partai politik itu selalu dianulir.
“Dengan demikian, kedua SK itu tidak mendapat penguatan dari PTUN,” kata Fadli Zon Kompleks Gedung Parlemen, Senayan, Kamis (2/4/2015).
Kesalahan Yasonna dalam mengambil keputusan kepengurusan dua parpol itu, jelasnya, bukan hanya berdampak buruk kepada parpol yang bersangkutan.
“Tetapi masalah itu juga berdampak bagi Jokowi dengan ancaman runtuhnya demokrasi di Indonesia.”
Untuk itu, tegas Fadli, Jokowi harus segera evaluasi dan copot Yasonna.
“Yasonna itu, membuat keputusan saja salah. Apalagi yang lain-lain. Segera saja lakukan evaluasi dan copot itu menkumham,” katanya.
Untuk penyelesaian kemelut Fraksi Golkar, setelah terbit putusan sela dari PTUN yang menunda implementasi SK menkumham tentang kubu Agung, Fadli mengaku tetap pada posisi semula.
“Pimpinan tidak akan membacakan perubahan struktur Fraksi Golkar sampai ada keputusan hukum tetap dan mengikat,” katanya.
.jpg?w=300&h=221)
