Bisnis.com, PADANG—Wakil Ketua MPR Mahyuddin mengharapkan pengurus DPD Partai Golkar di daerah menghormati keputusan pemerintah yang disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM terkait kepengurusan partai Beringin.
“Pada akhirnya yang didukung adalah yang disahkan oleh pemerintah, siapapun itu,” ujarnya di Padang, Kamis (26/3/2015).
Dia mengatakan kisruh Partai Golkar di pusat, tentu memiliki dampak bagi kepengurusan di daerah. Namun, dia meminta dampak yang terjadi sebaiknya tidak menimbulkan perpecahan di daerah, karena proses pilkada serentak yang semakin dekat.
“Saya harap kader-kader daerah tak terpengaruh hiruk pikuk di pusat. Apalagi kan mau pilkada serentak,” katanya.
Dia mengatakan pengakuan terhadap keabsahan kepengurusan Golkar kubu Agung bukan merupakan dukungan. Tetapi, bentuk loyalitas terhadap partai karena sudah disahkan dan diakui oleh pemerintah.
Apalagi, imbuhnya, proses menghadapi pilkada serentak dalam waktu dekat. Supaya bisa mendaftakan kader ikut pilkada, komisi pemilihan umum (KPU) pasti mengakui legalitas formal yang diakui oleh negara.
Sebelumnya, Partai Golkar hasil Munas Bali berencana merotasi anggota fraksinya yang dinilai membelot ke kubu Agung Laksono. Anggota Partai Golkar yang saat ini duduk di DPR, baik pimpinan komisi, alat kelengkapan dewan, hingga pimpinan MPR yang dinilai pro Agung terancam dicopot.
