Bisnis.com, BANDUNG — Himpunan Kerukunan Tani Indonesia atau HKTI Jawa Barat meminta pemerintah membentuk bank pertanian guna mendukung permodalan bagi para petani.
Ketua Harian HKTI Jabar Entang Sastraatmadja mengatakan keberadaan bank pertanian sangat penting mengingat berbagai kredit program banyak terkendala akibat prosedur perbankan yang tidak dapat dipenuhi para petani.
"Kredit untuk petani harus disesuaikan dengan karakteristik sektor pertanian. Mulai dari suku bunga yang rendah serta skema cicilannya,” ujarnya kepada Bisnis, Rabu (25/3/2015).
Amanat pembentukan bank pertanian sudah ada dalam Undang-undang Nomor 19/2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
.
Namun, akibat belum adanya peraturan pemerintah (PP) serta peraturan presiden (Perpres) agar bisa menjalankan UU itu membuat pembentukan bank pertanian terhambat.
“Undang-undang tersebut sudah menjadi dasar hukum untuk mendirikan bank pertanian. Sekarang, bagaimana pemerintah memikirkan mekanisme operasional pendiriannya, karena dalam pasal sudah ada poinnya tinggal diperdalam,” katanya.
Bila pembentukan bank pertanian dilakukan dalam waktu dekat, maka petani akan semakin termotivasi meningkatkan produksinya.
“Bank yang khusus menangani pertanian sudah banyak ditemui di beberapa negara seperti di Jepang, Thailand dan Malaysia. Hal itu karena karakteristik usaha pertanian yang berbeda dengan sektor lainnya,” ujarnya.
Namun demikian, petani yang mengetahui soal bank masih minim. Sehingga, katanya, pendirian bank pertanian harus sekaligus dengan pemberian pemahaman perbankan terhadap petani.
Selain itu, Entang melanjutkan pembentukan bank pertanian harus murni dari lembaga pemerintah karena jika diserahkan kepada swasta berisiko cukup berat.
"Dulu pernah ada dari swasta yaitu mengurusi asuransi dan pemodalan petani, tetapi sulit dan akhirnya layu sebelum berkembang. Ini memang harus dari pemerintah karena petani sangat butuh dan pasti akan bermanfaat nantinya," katanya.
Pakar Pertanian Universitas Padjadjaran (Unpad) Tomi Perdana mengakui bila selama ini perhatian lembaga pembiayaan seperti bank masih belum banyak mengucurkan kredit bagi petani karena dianggap belum bankable.
Menurutnya, jumlah kredit untuk sektor pertanian masih kecil tidak lebih dari 5,7% dari total kredit yang disalurkan perbankan nasional. Dari jumlah kredit tersebut sebesar 80% di antaranya untuk perkebunan kelapa sawit dan 4%-nya untuk sektor pangan dan hortikultura.
"Bank menganggap sektor pertanian pangan dan hortikultura itu mengandung risiko yang besar dan ada ketidakpastian harga serta produksi. Jadi, mereka malas," katanya.
Nasib sawit sebagai bagian dari perkebunan dianggap memiliki kejelasan baik harga pasar dan sejumlah risiko yang bisa dihadapinya bisa dikendalikan. Sedangkan, untuk pangan belum banyak pihak yang memahami cara mengendalikan risikonya
.
Dengan kondisi seperti ini, jelas petani di sektor pangan dan hortikultura kian kesulitan saat mereka membutuhkan suntikan dana akibat merugi pasca dihantam hama atau cuaca yang tidak bersahabat. Untuk itu, harus ada bank yang fokus menggarap di bidang pertanian.
"Selama ini lembaga pembiayaan yang menggarap itu tidak memahami manajemen risiko pertanian. Jadi mereka tidak mau ambil risiko," ujarnya.
Padahal, dia telah menggarap sebuah pilot project pembiayaan rantai nilai pertanian bekerja sama dengan Bank Indoensia. Hal ini didasari dengan kesalahpahaman yang dilakukan pemerintah dalam menangani sektor pertanian.
"Kami menganggap produksi pertanian hingga distribusi barang dan penjualan hasil pertaniannya satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Tapi, dalam kenyataannya institusi pemerintah yang bertanggung jawab terhadap itu terpisah-pisah," ucapnya.
BANK NELAYAN
Secara terpisah, Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Jabar pun meminta pemerintah membentuk bank nelayan.
Ketua HNSI Jabar Ono Surono mengatakan penyediaan bank nelayan itu baik dan penting, namun lebih baik lagi jika setiap bank menerapkan skim kredit nelayan yang jelas.
"Hal tersebut lebih menguntungkan karena akan tersedia banyak kesempatan perbankan yang menyediakan kredit permodalan bagi nelayan," ujarnya.
Dia mengatakan nelayan dari dulu hanya mengharapkan skim kredit yang jelas.
Menurutnya, selama ini kredit yang diberikan hanya membuat nelayan terkesan dipinggirkan.
Ono mengharapkan pemerintah segera memberikan bantuan kredit mikro kepada nelayan secara maksimal karena pengurusan kredit di hampir semua bank. "Kendala tersebut ada pada persyaratan yang harus dipenuhi," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
.jpg?w=300&h=221)
