Bisnis.com, JAKARTA—Politisi PDIP menuding Presiden Joko Widodo menjadi penyebab negara menjadi kacau karena mengganti calon kapolri yang sudah diajukan terlebih dahulu tanpa mengacu pada perundangan yang ada.
Masinton Pasaribu, politikus PDIP sekaligus Anggota Komisi III DPR meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) mentaati perundangan yang berlaku dalam menentukan calon kapolri.
“DPR sudah menyepakati melalui sidang paripurna pencalonan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai kapolri. Uji kelayakan dan kepatutan juga sudah dilakukan. Dan Jokowi tinggal melantiknya,” katanya di Kompleks Gedung Parlemen, Senin (23/3/2015).
Namun, ada alasan apa lantas Jokowi mengganti Budi Gunawan dengan nama Badrodin Haiti. “Dengan adanya penggantian itu, negara menjadi kacau karena Jokowi tidak menjadikan perundangan sebagai acuan,” tudingnya.
Untuk itu, dalam sidang paripurna pembukaan masa sidang III periode 2014-2015, DPR diminta bersikap tegas atas keputusan Jokowi. “DPR harus menjaga marwah kelembagaan. Dan Jokowi harus ikuti tata perundang-undangan. Jokowi juga harus menyampaikan secara detil alasan penggantian.”
Penjelasan itu, paparnya, agar tidak terjadi keputusan-keputusan presiden selanjutnya yang membangkangi kelembagaan DPR.
“Kami minta supaya pimpinan DPR tidak langsung setuju penggantian itu,” ujarnya.
