Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Soal Anggaran Siluman, POPULI CENTER: Publik Lebih Percaya Ahok

Lembaga survei Populi Center menyatakan publik mempercayai informasi yang diberikan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) terkait polemik Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta.
Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (tengah) berjalan usai bertemu dengan Presiden Joko Widodo membahas hak angket yang akan diajukan DPRD DKI di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (27/2). Hak Angket DPRD tersebut muncul saat Gubernur DKI menemukan dana sebesar Rp 12,1 triliun yang masuk dalam APBD DKI 2015/Antara
Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (tengah) berjalan usai bertemu dengan Presiden Joko Widodo membahas hak angket yang akan diajukan DPRD DKI di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (27/2). Hak Angket DPRD tersebut muncul saat Gubernur DKI menemukan dana sebesar Rp 12,1 triliun yang masuk dalam APBD DKI 2015/Antara

Bisnis.com, JAKARTA - Lembaga survei Populi Center menyatakan publik mempercayai informasi yang diberikan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) terkait polemik Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta.

"Masyarakat lebih percaya informasi dari Gubernur DKI Jakarta terkait 'anggaran siluman' APBD DKI," kata Ketua Populi Center Nico Harjanto dalam pemaparan hasil survei Populi Center bertema "Anggaran Siluman di Mata Masyarakat Jakarta", di Jakarta, Kamis (19/3/2015).

Nico menyampaikan berdasarkan survei yang dilakukan pihaknya 11-15 Maret 2015 terhadap 1.000 responden di enam wilayah DKI Jakarta, yakni Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Selatan dan Kepulauan Seribu, maka diketahui 42,6% responden percaya informasi adanya "dana siluman" yang diungkap Ahok.

Angka tersebut lebih besar dibandingkan kepercayaan publik terhadap DPRD DKI yang hanya sebesar 7,4%.

Sementara itu, kata Nico, upaya Ahok melaporkan dugaan penyelewengan dana APBD ke KPK dan penegak hukum lain juga sesuai dengan keinginan mayoritas responden.

Selain itu ,responden juga berharap DPRD DKI Jakarta bersedia mengikuti proses hukum untuk membuktikan tidak ada anggota DPRD yang memasukkan anggaran siluman DKI Jakarta untuk program dan proyek yang kurang jelas manfaatnya.

"Sedangkan penggunaan hak angket yang dilayangkan DPRD hanya mewakili 1,6% responden. Itu menandakan bahwa anggota DPRD sangat kurang aspiratif dan tidak memahami keinginan masyarakat Jakarta," ujar Nico. []

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Newswire
Editor : Fatkhul Maskur
Sumber : Antara

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper