Bisnis.com, DEPOK—Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Jawa Barat siap mengaggarkan Rp80 miliar untuk pendataan penduduk di seluruh provinsi tersebut.
Kepala Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN Jabar Yudhi Suryadhi mengatakan anggaran itu akan diberikan pada setiap badan perwakilan daerah untuk mendata penduduk di setiap kabupaten/kota.
"Pelaksanaan pendataan akan serentak dilakukan sepanjang Mei 2015. Setelah itu, sebulan kemudian proses analisisnya dimatangkan untuk input data," paparnya di Balaikota Depok, Senin (16/3/2015).
Menurutnya, anggaran tersebut digunakan untuk biaya pendataan, pengadaan perangkat input data, form data, sistem pengelolaan hingga sarana dan prasana yang dibutuhkan.
Yudhi menargetkan dengan pendataan penduduk berbasis teknologi tersebut diharapkan Jabar semakin lebih baik dan tertib dalam hal pencatatan penduduk.
"Jadi nanti setiap warga yang didata di tingkat RT sudah bisa terbaca hingga dinas terkait bahkan dalam induk pendataan pusat,” ungkapnya.
Menurutnya, pendataan penduduk saat ini benar-benar sangat diperlukan sebagai syarat tertibnya administrasi kependudukan di Indonesia. Selain itu, kata dia, pendataan penduduk juga sekaligus bisa memantau latar belakang penduduk tersebut.
Dia memberikan contoh, pendataan penduduk di Bali patut diteladani lantaran para pejabatnya benar-benar mengawasi dan membina terhadap setiap pendatang baru.
"Mungkin kita perlu meniru Bali yang serius mengontrol penduduk asli bahkan para pendatang baru sekalipun, karena kontrol sosial di sana sangat tinggi," ujarnya. []
