Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Ini Penyebab Wibawa Presiden Jokowi Makin Merosot

Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT) UGM, Zaenal Arifin Mochtar mengingatkan wibawa Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa semakin merosot apabila kriminalisasi terus berlanjut.
Presiden Joko Widodo (kiri) dan Wapres Jusuf Kalla di sela-sela jumpa pers penunjukkan Komjen Badrodin Haiti sebagai Kapolri serta memberhentikan sementara Ketua KPK Abraham Samad dan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (18/2/2015)./Setpres-Edi
Presiden Joko Widodo (kiri) dan Wapres Jusuf Kalla di sela-sela jumpa pers penunjukkan Komjen Badrodin Haiti sebagai Kapolri serta memberhentikan sementara Ketua KPK Abraham Samad dan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (18/2/2015)./Setpres-Edi

Kabar24.com, YOGYAKARTA— Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT) UGM, Zaenal Arifin Mochtar mengingatkan wibawa Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa semakin merosot apabila kriminalisasi terus berlanjut.

Dia mendesak Jokowi mengeluarkan tindakan sebagai penegas perintahnya.

"Mana buktinya, kami menagih janji dia," kata Zaenal setelah Seminar Nasional "Kajian Strategi Nasional Penanggulangan Korupsi" di Grha Sabha Pramana UGM pada Selasa (10/3/2015).

Saat ini, dia mencatat, masih ada 21 kasus yang diproses di Badan Reserse Kriminal Polri menyangkut mantan komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), penyidik dan pegiat antikorupsi pendukungnya.

Kasus-kasus, yang diduga oleh para aktivis antikorupsi berbau kriminalisasi, itu masih ditambah pelaporan Komnas HAM.

"Kasus ini (konflik KPK-Polri) dibiarkan berlarut hampir dua bulan, ongkos sosialnya sudah ketinggian," kata Zaenal.

Dia menambahkan wibawa Jokowi merosot karena selama dua bulan terakhir perintahnya seringkali tidak terealisasi. Pernyataan sejumlah pembantu Presiden, bahkan wakilnya ke media, justru berseberangan dengan perintah itu.

Zaenal menilai ada keanehan di fenomena ini sebab pada sistem presidensial semestinya Presiden memiliki kewenangan besar.

"Tapi, Presiden beri perintah ke utara, pembantunya malah ke selatan," kata dia.

Dia mencontohkan itu terjadi sejak Jokowi memerintahkan penundaan pelantikan Budi Gunawan (BG) sebagai Kepala Polri ditunda. Dia mencatat, Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly justru pernah menyatakan semestinya pelantikan bisa dilakukan.

Heran

Pekan kemarin, setelah Jokowi memerintahkan penghentian kriminalisasi, Wakilnya, Jusuf Kalla (JK) menyatakan kebalikannya, yakni penanganan kasus harus berlanjut.

"Pernyataan Wapres itu fatal," kata Zaenal.

Dia heran para pembantu Jokowi bisa berani berbeda pendapat secara langsung dengannya. Pakar hukum tata negara itu menyimpulkan wibawa Jokowi jatuh, sebab selama ini tidak tegas menyikapi pelemahan agenda pemberantasan korupsi.

"Padahal kalau tegas, ada banyak (masalah) yang bisa selesai dengan cepat dan murah (tanpa ongkos sosial tinggi)," katanya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Tedjo Edhi Purdijatno membantah ada perbedaan pendapat antara Jokowi dengan JK mengenai kriminalisasi. Menurut dia, sikap keduanya sama, tapi cara penyampaiannya berbeda.

"Penjelasan Wapres sudah benar itu," kata Edhi saat berkunjung ke Fakultas Hukum UGM pada Senin (9/3/2015).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Newswire
Editor : Nancy Junita
Sumber : Tempo.co
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper