Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

BANSER NU: Komnas HAM-LSM Jangan Intervensi Presiden Soal Calon Kepala BIN

GP Ansor dan Banser NU meminta semua pihak termasuk Komnas HAM atau LSM tertentu agar menghormati hak prerogatif presiden dalam memilih calon Kepala Badan Intelijen Negara (BIN).
Panglima TNI Jenderal Moeldoko (tengah) diapit Ketua Umum GP Ansor Nusron Wahid, dan Dansatkornas Banser Alfa Isnaeni. Panglima TNI sebelumnya memberikan pembekalan kepada calon perwira Banser dalam Kursus Banser Pimpinan di Cilangkap, Jakarta. /gpansor
Panglima TNI Jenderal Moeldoko (tengah) diapit Ketua Umum GP Ansor Nusron Wahid, dan Dansatkornas Banser Alfa Isnaeni. Panglima TNI sebelumnya memberikan pembekalan kepada calon perwira Banser dalam Kursus Banser Pimpinan di Cilangkap, Jakarta. /gpansor

Bisnis.com, JAKARTA - GP Ansor dan Banser NU meminta semua pihak termasuk Komnas HAM atau LSM tertentu agar menghormati hak prerogatif presiden dalam memilih calon Kepala Badan Intelijen Negara (BIN).

Wakil Komandan Satuan Koordinasi  Nasional (Wadansatkornas) Banser NU, Rahmat Hidayat mengatakan mereka tidak perlu memberikan tekanan dengan membangun opini yang tendensius dan tidak jelas mengaitkan dengan kasus pelanggaran HAM.

"Kami mengingatkan dengan penuh kesadaran akal budi dan hati nurani, bahwa masalah Kepala BIN itu hak prerogatif Presiden. Komnas HAM dan LSM enggak usah aneh-aneh menuding orang dengan kasus HAM," ujar Rahmat Hidayat kepada wartawan di Jakarta, Kamis (26/2/2015).

Rahmat menantang Komnas HAM atau LSM yang berupaya menghadang seseorang dalam bursa calon Kabin dengan isu HAM itu untuk bisa menunjukkan tudingannya.

"Tunjukkan fakta hukum yang inkracht atau tetap dan mengikat. Jangan ngarang yang tidak jelas. Itu fitnah namanya. Dan fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan," ujarnya.

Menurut dia, tantangan intelijen Indonesia pasca reformasi dan Arab Spring adalah menghadapi tantangan radikalisasi agama yang semakin massif masuk ke Indonesia dengan memanfaatkan isu kebebasan dan demokratisasi.

Kondisi ini, membutuhkan sisok figur kuat yang mampu menggerakkan kekuatan muslim moderat di Indonesia tentang potensi dan ancaman NKRI.

"Kita butuh figur tokoh intelijen muslim yang mempunyai reputasi internasional, bisa menggalang potensi umat Islam dan bangsa Indonesia dalam melawan radikalisasi Islam di Indonesia. Tokoh yang mampu membangun dan membawa model Islam Nusantara sebagai alternatif budaya global," bebernya.

Menurut Rahmat, sosok tokoh NU As'ad Said Ali, yang pengalamannya di dunia intelijen sangat mumpuni serta jaringan Islam moderatnya sangat luas.

Meski selama ini selalu disudutkan dengan opini tak jelas terkait kasus HAM, pihaknya yakin Presiden Jokowi dengan hak prerogatifnya akan mempertimbangkan sosok As'ad demi kemajuan intelijen Indonesia ke depan. []

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Fatkhul Maskur
Editor : Fatkhul Maskur
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper