Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Jokowi Tak Rugi bila Ditinggal PDIP

Pengamat dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Indria Samego mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak akan rugi bila Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menarik dukungannya. Justru, PDIP yang akan rugi meninggalkan Jokowi.
Presiden Jokowi memberikan keterangan pers tentang Kapolri dan KPK, di Istana Merdeka, Rabu (18/2/2015). Presiden mengajukan Komjen Pol Badrodin Haiti sebagai calon Kapolri kepada DPR./JIBI-Akhirul Anwar
Presiden Jokowi memberikan keterangan pers tentang Kapolri dan KPK, di Istana Merdeka, Rabu (18/2/2015). Presiden mengajukan Komjen Pol Badrodin Haiti sebagai calon Kapolri kepada DPR./JIBI-Akhirul Anwar

Kabar24.com, JAKARTA— Pengamat dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Indria Samego mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak akan rugi bila Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menarik dukungannya. Justru, PDIP yang akan rugi meninggalkan Jokowi.

SIMAK: LION AIR DELAY: Penumpang pun Banjir Keringat di Pesawat

"PDIP bisa ditinggal pemilihnya di Pemilu 2019 mendatang," kata dia, Minggu (22/2/2015).

"PDIP hanya dibutuhkan hanya saat pencalonan saja."

Sebelumnya, mencuat kabar Fraksi PDIP di Dewan Perwakilan Rakyat akan menggunakan hak interpelasi terkait keputusan Jokowi membatalkan pelantikan Komisaris Jenderal Budi Gunawan.

Budi batal dilantik lantaran tersangkut proses hukum atas kasus dugaan korupsi dan gratifikasi. Alhasil, Jokowi mengangkat Komjen Badrodin Haiti menggantikan posisi Budi.

Menurut Indria, hak interpelasi tersebut tidak akan berpengaruh apapun terhadap posisi mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Kinerja Jokowi pun tak akan terhambat.

"Karena ini menyangkut kepercayaan publik. Publik lebih percaya Jokowi ketika batal melantik Budi Gunawan," ujarnya.

Indria berpendapat pembatalan pelantikan itu bukan kesalahan Presiden ketujuh itu. Faktanya, masyarakat menganggap Budi tidak layak memegang kursi nomor satu di Polri.

"Jokowi sudah mengikuti aturan yang semestinya," tuturnya.

Sejauh ini sejumlah kader PDIP terus mempertanyakan keputusan Presiden membatalkan pelantikan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kapolri.

Anggota Komisi Hukum DPR dari partai banteng, Herman Hery, mengatakan beberapa anggota fraksinya bahkan berencana mengajukan hak interpelasi kepada Presiden.

“Penggunaan hak untuk meminta penjelasan pemerintah itu wajar,” ujarnya.

 

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Newswire
Editor : Nancy Junita
Sumber : Tempo.co
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper