Bisnis.com, JAKARTA—Pramono Anung, politikus PDIP sekaligus anggota Komisi I DPR, mengelak memberikan tanggapan soal dukungan PDIP kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam menuntaskan polemik pencalonan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri.
Saat ini, DPR meminta agar Jokowi segera bersikap dengan melantik Budi Gunawan sebagai Kapolri sekaligus meminta Presiden menerbitkan keppres untuk menyelamatkan KPK.
Desakan agar Jokowi segera melantik Komjen Budi Gunawan muncul setelah status tersangka calon Kapolri ini dinyatakan tidak sah oleh keputusan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Sarpin Rizaldi.
Sejauh ini, Jokowi masih belum memberikan kepastian sikap untuk menyelesaikan polemik yang terjadi.
Pram, sapaan akrabnya, mengatakan bahwa pada dasarnya PDIP ingin persoalan ini cepat selesai. “Jadi, dituntut kedewasaan berpolitik. Enggak usah tanya sikap partai dukung Jokowi atau DPR,” katanya di kompleks gedung parlemen, Selasa (17/2).
Menurutnya, dalam berbangsa bernegara, PDIP sudah menyimak Jokowi dalam kepemimpinannya.
Namun, sudah satu bulan ini kasus antara KPK-Polri menjadi hal yang menyita perhatian banyak pihak.
"Energi yang dikeluarkan kedua institusi penegak hukum itu jelas berlebih dan menyita waktu kerja mereka,” kata Pram.
Saat ini, jelasnya, ada baiknya Presiden mengeluarkan keppres untuk mempertahankan kinerja KPK.
“Persoalan korupsi kita tinggi. Presiden seharusnya mengeluarkan keppres siapa yang jadi pelaksana tugas pimpinan KPK. Kalau lama-lama, kasihan bangsa ini,” ujarnya.
Saat ini, seperti diketahui, Ketua KPK Abraham Samad dan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto sudah ditetapkan Polri sebagai tersangka.
Adapun dua wakil ketua KPK yakni Adnan Pandu Praja dan Zulkarnain statusnya masih belum ditetapkan oleh Polri.
