Kabar24.com, PADANG - Pertumbuhan ekonomi Sumatra Barat terancam lambat, mengingat masih kurang tersedianya infrastruktur pasar tradisional untuk meningkatkan aktifitas ekonomi masyarakat setempat.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) Sumbar mengenai tipologi wilayah hasil pendataan potensi desa (Podes) 2014 mencatatkan dari 1.145 wilayah administratif desa/nagari/kelurahan di daerah itu baru, masih tersisa 819 desa yang belum memiliki infrastruktur pasar.
"Masih 71,53% dari total desa yang belum ada pasarnya, baik itu yang berupa bangunan permanen atau tidak," ujar Yomin Tofri, Kepala BPS Sumbar, Senin (16/2/2015).
Dia menyebutkan kekurangan infrastruktur pasar itu bisa menghambat aktifitas ekonomi masyarakat dengan dampak jangka panjang menghambat pertumbuhan ekonomi daerah.
Menurutnya, pemekaran wilayah desa/nagari yang semakin cepat di daerah tidak dibarengi dengan pembangunan infrastruktur yang memadai.
Padahal, ketersediaan infrastruktur pasar adalah bukti terjadinya perputaran ekonomi yang memudahkan masyarakat pedesaan untuk bertransaksi, serta meningkatkan kesejahteraan.
Yomin mengatakan idealnya seluruh nagari di Sumbar memiliki pasar. Namun, saat ini hanya 326 nagari atau 28,47% dari 179 kecamatan yang sudah memiliki pasar permanen maupun semi permanen.
Selain pasar, BPS Sumbar juga mencatat sebanyak 283 desa/nagari atau 24,72% belum memiliki penerangan jalan utama di desa. Bahkan, 22 desa/nagari dari 1.139 desa yang sarana transportasinya di darat, belum bisa dilalui kendaraan roda empat sepanjang tahun.
Dia berharap, data BPS tersebut menjadi acuan bagi pemerintah untuk meningkatkan infrastruktur pembangunan di desa. Apalagi, pemerintah sudah memprioritaskan pengembangan desa melalui ADD (alokasi dana desa).
