Bisnis.com, KUALA LUMPUR - Pemerintah Malaysia meminta kepada Indonesia untuk menyatukan biro penyalur tenaga kerja agar bisa mendapatkan fasilitas dari pemerintah setempat.
Perdana Menteri Malaysia Dato' Seri Mohd Najib bin Tun Abdul Razak mengatakan jumlah pembantu rumah tangga yang masuk lewat jalur kerja sama tercatat hanya 4.000 orang, sedangkan jalur di luar kerja sama mencapai 105.000 orang.
"Kami meluruskan supaya diwujudkan satu saluran kalau boleh. Kalau dilakukan dipastikan mendapat fasilitas tercukupi dan perlindungan," kata Perdana Menteri di Putra Jaya, Jumat (6/2/2015). .
Permintaan seperti itu, kata Najib, sudah disepakati kedua belah pihak pada saat pertemuan bilateral dengan presiden sebelumnya tetapi tidak ada tindak lanjutnya.
"Perjanjian telah ditangani banyak, dalam waktu Presiden SBY dulu Kita lihat official channel-nya tidak digulirkan seperti apa yang kita harapkan," jelasnya. Dia berjanji akan memberi fasilitas termasuk pendidikan Community Learning Centre bagi anak TKI.
Presiden Joko Widodo akan menindaklanjuti permintaan soal tenaga kerja tersebut. "Berkaitan tenaga kerja Indonesia akan digunakan satu saluran saja sehingga perlindungan terhadap TKI yang berada di Malaysia bisa dilakukan bersama," jelasnya.
Malaysia Minta Indonesia Satukan Penyalur TKI
Pemerintah Malaysia meminta kepada Indonesia untuk menyatukan biro penyalur Tenaga Kerja Indonesia agar bisa mendapatkan fasilitas dari pemerintah setempat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
Penulis : Akhirul Anwar
Topik
Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

48 menit yang lalu
Barisan Saham Pilihan Konglomerat Indonesia Kuartal II/2025

1 jam yang lalu
Lo Kheng Hong Eyes Two Promising Stock Sectors After Eid 2025
Artikel Terkait
Berita Lainnya
Berita Terbaru

9 jam yang lalu
Momen Prabowo 'Grogi' Saat Pidato Perdana di Parlemen Turki

9 jam yang lalu
KPK dan PPATK Jamin Independensi Jika Ada Kasus Hukum Danantara

10 jam yang lalu
Cara Mudah Cek NIK KTP secara Online, Tanpa Aplikasi

11 jam yang lalu
KPK Catat 16.867 Pejabat Belum Lapor LHKPN
Terpopuler
# Hot Topic
Rekomendasi Kami
Foto
