Kabar24.com, JAKARTA – Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono memastikan dirinya tidak akan bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membahas kisruh yang terjadi antara Mabes Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Padahal SBY merupakan salah satu tokoh yang sebenarnya ditunggu komentarnya tentang kisruh Mabes Polri vs KPK yang sampai saat ini masih juga belum beres. Presiden Jokowi masih belum mengambil keputusan tentang calon Kapolri Komjen Pol. Budi Gunawan.
Dalam penjelasannya yang disampaikan lewat akunt Twitter-nya @SBYudhoyono , Rabu (4/2/2015), SBY mengaku lebih baik dirinya tidak bertemu dengan Presiden Jokowi terkait dengan kisruh Polri vs KPK untuk menghindarkan prasangka.
- “Meskipun banyak yg meminta, lebih baik saya tidak bertemu Pak Jokowi. Bisa menimbulkan prasangka: "mengintervensi & mempengaruhi". *SBY*”
Padahal dalam kicauannya, SBY mengaku dirinya banyak mendapatkan permintaan dan pertanyaan dari berbagai kalangan mengapa dirinya tidak ikut ambil bagian dalam membantu penyelesaian kisruh KPK vs Polri yang saat ini tengah dihadapi oleh Presiden Joko
- “Lebih tepat & bijak jika saya tetap menahan diri & tidak ikut meramaikan kemelut ini, apalagi jika menambah rumitnya permasalahan. *SBY*”
Berikut ini kicauan @SBYudhoyono tentang Presiden Jokowi serta kisruh Polri vs KPK:
- Melalui Twitter, Facebook & SMS saya menerima banyak pertanyaan & permintaan utk ikut "membantu" mengatasi kemelut Polri-KPK. *SBY*
- Lebih tepat & bijak jika saya tetap menahan diri & tidak ikut meramaikan kemelut ini, apalagi jika menambah rumitnya permasalahan. *SBY*
- Saya menilai persoalan ini tidak sangat rumit & solusinya pun tersedia. Saya juga yakin Presiden Jokowi akan bisa mengatasinya. *SBY*
- Yang penting, institusi Polri & KPK dapat diselamatkan & bisa kembali menjalankan tugasnya, terutama pemberantasan korupsi. *SBY*
- Meskipun banyak yg meminta, lebih baik saya tidak bertemu Pak Jokowi. Bisa menimbulkan prasangka: "mengintervensi & mempengaruhi". *SBY*
- Saat ini rakyat dikejutkan banyak cerita "di balik layar" yg tak baik. Semua perlu diklarifikasi agar kepercayaan rakyat tdk runtuh. *SBY*
- Suasana bertambah tidak baik, karena kini terjadi saling serang & "buka-bukaan", tanpa diketahui mana yg benar & mana yg tidak. *SBY*
- Ingat, para pemimpin & pejabat negara, lembaga-lembaga penegak hukum & juga partai-partai politik, semua perlu kepercayaan rakyat. *SBY*
- Oleh karena itu perlu dilakukan klarifikasi apakah berita-berita buruk itu fitnah atau fakta. Yg paling baik, ceritakanlah kebenaran. *SBY*
- Hanya kebenaran & kemudian kepercayaan rakyatlah yg akan menyelamatkan negeri ini. Semoga kita dituntun oleh Allah SWT. *SBY*
Kekisruhan politik yang terjadi belakangan ini berawal ketika Presiden Jokowi mengajukan nama Komjen Pol. Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri ke DPR (9/1/2015) kepada DPR. Setelah itu, tiba-tiba KPK secara mengejutkan menyatakan Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka kasus gratifikasi pada Selasa (13/1/2015).
Penetapan Budi Gunawan (BG) sebagai tersangka ternyata tidak menyurutkan Presiden Jokowi mengajukan nama BG ke DPR yang akhirnya disetujui oleh sidang paripurna DPR sebagai Kapolri (15/1/2015).
Menyikapi ketetapan KPK yang menjadikan BG tersangka dan sidang paripurna DPR yang menyetujui BG sebagai Kapolri, Presiden Jokowi kemudian memberhentikan Jenderal Pol. Sutarman sebagai Kapolri dan menunjuk Wakapolri Badrodin Haiti untuk menjalankan tugas dan wewenang Kapolri.
Pada saat yang bersamaan, Presiden Jokowi mengumumkan menunda pengangkatan Komjen BG sebagai Kapolri karena masih menunggu proses hukum yang membelit calon kapolri itu.
Di tengah kisruh tersebut, secara mengejutkan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto ditangkap polisi dan ditahan sekitar 18 jam oleh penyidik Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri karena tuduhan menyuruh saksi memberikan keterangan palsu di pengadilan.
Status tersangka terhadap BW ditetapkan atas kasus sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, pada tahun 2010.
Atas desakan berbagai elemen termasuk pimpinan KPK, Bambang Widjojanto akhirnya diberikan penangguhan penahanan dan dilepas Sabtu dini hari (24/1/2015).
Sampai saat ini Presiden Jokowi belum juga menentukan siapa calon Kapolri yang akan dilantik. (Bisnis.com)
.jpg?w=300&h=221)
