Kabar24.com, JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus melakukan aksi yang luar biasa, revolusi total untuk menyelesaikan masalah kemacetan.
"Macet itu sudah masalah akut. Penanganan sudah sangat terlambat, tetapi bukan berarti tidak mungkin," kata pengamat transportasi, Djoko Setijowarno.
(BACA: 10 Kota dengan Lalu Lintas Terburuk Sedunia, Jakarta Jawaranya!)
Salah satu solusi yang ditawarkan adalah mempertegas regulasi sepeda motor. Djoko memuji upaya pemerintah mengurangi jumlah pembeli sepeda motor dengan menaikkan harga 30%.
Namun dia menyayangkan banyaknya vendor nakal yang malah menutup kekurangan dana dengan biaya mereka sendiri. Pada akhir 2014, jumlah angkutan roda dua di Ibu Kota sebanyak 13.084.372 unit, dengan pertambahan 12% per tahun.
Djoko mengharapkan pemerintah daerah lebih berani memangkas jumlah pengguna sepeda motor. Dia menyarankan penghapusan pembayaran uang muka (down payment) serta mengurangi kapasitas mesin. "Maksimal 100 cc saja," ujarnya.
Selain itu, angkot harus mulai dibenahi aturannya. Menurut Djoko, kendaraan umum tersebut tak layak dioperasikan di jalan raya.
Pergerakan yang lambat serta kebiasaan menaik-turunkan penumpang secara sembarangan dinilai menambah kemacetan. Kepemilikan pun harus diubah, tak lagi dioperasikan atas nama pribadi, tapi diatur oleh satu perusahaan yang jelas.
"Kalau perlu, angkot dibatasi di kompleks-kompleks saja".
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
