Kabar24.com, JAKARTA--Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai instansi dan unit kerja pemerintah sudah cukup banyak sehingga tidak perlu ditambah dengan tim nonstruktural, seperti Tim 9.
"Bukan saya setuju atau tidak setuju. Kenyataannya begitu, toh sudah banyak bermacam-macam instansi pemerintahan, ada Watimpres, ada macam-macam, ada staf, ada menteri," katanya di kantor Wapres, Rabu (4/2).
Lagi pula, imbuh JK, di awal pemerintahan Jokowi-JK justru memangkas sepuluh lembaga nonstruktural untuk efisiensi kerja.
Sepuluh lembaga tersebut yakni Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional, Lembaga Koordinasi dan Pengendalian Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat, Dewan Buku Nasional, Komisi Hukum Nasional, dan Badan Kebijaksanaan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman Nasional.
Selain itu, Komite Antar Departemen Bidang Kehutanan, Badan Pengembangan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu, Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak, Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia, dan Dewan Gula Indonesia.
"Pada saat yang sama presiden menghentikan begitu banyak komisi-komisi," tegas JK.
Sebelumnya, Ketua Tim Independen/ Tim 9 Ahmad Syafi'i Maarif menegaskan timnya tidak mempersoalkan ketiadaan Keputusan Presiden (Keppres). Syafii menyebut Tim 9 hanya fokus memberi masukan kepada Presiden Joko Widodo terkait kisruh KPK-Polri.
Adapun pembatalan rancangan Keppres Tim 9 diduga disebabkan oleh keengganan Wapres JK menambah lembaga nonstruktural di lingkungan istana.
