Golkar Minta Jokowi Pulihkan Hak Prerogatif Presiden

Kabar24.com, JAKARTA--Sekretaris Fraksi Partai Golkar di DPR Bambang Soesatyo meminta Presiden Joko Widodo memulihkan semua kekuatan dan wewenang yang melekat pada Hak Prerogatif Presiden.

"Semua kekuatan dan wewenang itu harus digunakan sepenuh-penuhnya untuk menyelesaikan persoalan yang ada saat ini, ditandai dengan memanasnya perseteruan Polri dan KPK," katanya, Minggu.

Bambang, tulis Antara, menilai muara dari rangkaian persoalan itu adalah sikap kompromistis presiden dalam menggunakan Hak Prerogatif-nya.

Menurut dia, Presiden tidak tegas karena terlalu bertenggang rasa dan dalam konteks penggunaan Hak Prerogatif presiden, Presiden Jokowi tidak menggunakan hak itu sepenuh-penuhnya.

"Hak prerogatif presiden itu sebagian dibagikan dan sebagian lainnya dirampas," ujarnya.

Dia mencontohkan ketika memilih figur menteri untuk membentuk nomenklatur Kabinet Kerja, Presiden Jokowi mengurangi Hak Prerogatif Presiden itu untuk dibagikan kepada dua pihak, yakni partai-partai politik pendukungnya dan juga KPK/Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

Menurut Bambang, ternyata Presiden Jokowi tidak hanya berbagi Hak Prerogatif Presiden tetapi juga membiarkan hak ini dirampas oleh parpol, LSM serta relawan pendukungnya.

"Dan ironisnya, Presiden Jokowi tidak mampu menolak perampasan Hak Prerogatif itu. Akibatnya, presiden benar-benar jadi tidak leluasa ketika memilih figur untuk jabatan-jabatan politis-strategis pada institusi tertentu," katanya.

Dia mengatakan tidak mengherankan jika sudah terjadi beberapa kontroversi dan polemik menyusul pemilihan figur untuk beberapa jabatan politis-strategis tersebut, misalnya kasus penunjukan Para Menteri, Jaksa Agung dan juga Kapolri.

Bambang meyakini bahwa Presiden pasti ingin menghadirkan pemerintahan yang solid dan efektif.

"Namun, Presiden telah dibenturkan pada pilihan yang gampang-gampang susah," katanya.

Dia menegaskan kini saatnya semua kekuatan politik di negara ini memberikan keleluasaan kepada Presiden Jokowi menyelesaikan persoalan termasuk soal KPK-Polri