Kabar24.com, SEMARANG — Apa beda krisis yang dihadapi di awal pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono yang karib dipanggil SBY dengan awal pemerintahan Joko Widodo yang akrab disapa Jokowi?
Di awal pemerintahan SBY, Kabinet Indonesia Bersatu disibukkan oleh hantaman bencana tsunami di Aceh yang menyedot seluruh sumberdaya hingga beberapa tahun untuk mengatasinya.
Sedangkan di awal pemerintahan Jokowi, tsunami politik muncul lantaran kisruh KPK dengan Polri menyusul pencalonan Budi Gunawan sebagai Kapolri yang kemudian dinyatakan sebagai tersangka.
Ini dibenarkan politisi PDIP Ganjar Pranowo, yang juga Gubernur Jawa Tengah. Menurut Ganjar, perseteruam antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) merupakan bencana tsunami politik.
Untuk itu, Presiden Joko Widodo diminta untuk segera turun tangan menyelesaiakan perseteruan tersebut.
"Masalah bencana alam belum selesai, kini timbul bencana tsunami politik antara BG dan BW. Ini harus ada kecepatan tangan dari presiden untuk menghentikan. Ini kalau dibiarkan akan membuat bola salju yang semakin besar," katanya, Jumat (23/1/2015) malam.
Ganjar mendukung upaya menyelematkan KPK. Menurutnya tidak ada satu kekuatan pun yang dapat melemahkan baik KPK maupun Polri.
"Hentikan saling serang, jangan ada ego-sentris, dan saling dendam. Permasalahan ini harus diselesaikan dengan duduk bersama," sambungnya.
Untuk menyelesaikan pertikaian, Ganjar mengusulkan MPR segera memanggil seluruh pimpinan lembaga-lembaga negara. Dia berpandangan agar masalah antara KPK vs Polri dapat terselesaikan dengan baik, harus segera diambil oleh kekuatan yang lebih besar dari keduanya.
"Dulu waktu saya di DPR, begitu ada masalah-masalah yang krusial dan ego sama-sama tinggi harus diambil alih oleh kekuatan yang lebih besar, yaitu lembaga-lembaga tinggi negara yang pimpinannya hukum," ujarnya.
Perseteruan KPK vs Polri berawal ketika KPK menetapkan calon Kapolri Komjem Pol Budi Gunawan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyalahgunaan wewenang terkait transaksi-transaksi mencurigakan saat dirinya menjabat Kepala Biro Pembinaan Karier Deputi Sumber Daya Manusia Mabes Polri 2003-2006 dan jabatan lainnya pada 13 Januari 2015 lalu.
Polri membalas dengan menangkap Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto oleh Bareskrim Polri pada Jumat (23/1/2015) sekitar pukul 07.30 WIB seusai mengantarkan anaknya ke sekolah di Depok. Bambang dijerat Polri dengan dugaan pemberian keterangan palsu saat sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kotawaringin Barat pada 2010.
