Wah, 323 Istri di Mataram Ajukan Cerai Selama 2014

Pengadilan Agama Mataram, Nusa Tenggara Barat, mencatat sedikitnya 323 perempuan telah mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya pada 2014 karena berbagai penyebab.
Redaksi
Redaksi - Bisnis.com 14 Januari 2015  |  14:12 WIB

Kabar24.com, JAKARTA—Pengadilan Agama Mataram, Nusa Tenggara Barat, mencatat sedikitnya 323 perempuan telah mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya pada 2014 karena berbagai penyebab.

"Ada yang disebabkan poligami tidak sehat, krisis akhlak, kecemburuan, kawin paksa, masalah ekonomi dan tidak ada tanggung jawab dari suami," kata Humas Pengadilan Agama Faisal, di Mataram, Rabu.

Selain permohonan gugatan cerai dari istri, kata dia, pihaknya mencatat ada 127 permohonan cerai talak yang diajukan suami terhadap istrinya karena berbagai penyebab, termasuk rumah tangga yang sudah tidak harmonis.

Dari 323 gugatan cerai yang diajukan oleh istri, sebanyak 241 sudah ada putusan hakim, sedangkan permohonan cerai talak 96 kasus sudah diputus oleh hakim dari 127 perkara yang ditangani.

Faisal menjelaskan cerai talak adalah tuntutan hak ke pengadilan (bisa dalam bentuk tulisan atau lisan) yang diajukan oleh suami untuk bercerai dari istrinya.

Di dalam persidangan suami mengucapkan ikrar talak yang kemudian dijadikan dasar oleh hakim untuk memberikan atau memutuskan izin menjatuhkan talak kepada isterinya.

Mengenai gugatan cerai oleh isteri kepada suaminya diajukan melalui pengadilan agama, namun untuk memutuskan harus didasarkan pada bukti formal dan materi.

"Kalau tidak terbukti secara formal dan material cerai gugat yang diajukan isteri bisa ditolak oleh hakim," ujarnya.

Sebelum sampai pada tahap persidangan, kata Faisal, pihaknya terlebih dahulu melakukan mediasi antara kedua belah pihak (suami dan istri). Proses ini melibatkan mediator Pengadilan Agama Mataram.

Jika tidak menemukan titik temu, baru dilanjutkan kepada tahap persidangan.

Mediasi adalah upaya penyelesaian perkara secara damai melalui juru damai/penengah yang dilakukan di luar persidangan.

"Proses mediasi wajib dilakukan karena sudah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1/2008 tentang Mediasi," kata Faisal.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
kasus perceraian

Sumber : Antara

Editor : Mia Chitra Dinisari

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top