Bisnis.com, Jakarta - MPR meminta pemerintah menjadikan kawasan perbatasan sebagai halaman muka yang merepresentasikan keseluruhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Zulkifli Hasan, Ketua MPR, mengatakan dirinya bersama seluruh pimpinan lembaga tinggi negara secara khusus diundang Presiden Joko Widodo untuk membahas percepatan pembangunan wilayah perbatasan. Selama ini masih ada ketimpangan pembangunan di kawasan perbatasan, karena keterbatasan infrastruktur.
"Kami mengusulkan agar kawasan perbatasan dijadikan halaman muka yang merepresentasikan NKRI secara keseluruhan, bukan menjadi halaman belakang karena jauh dari pusat pembangunan," katanya di Komplek Istana Kepresidenan, Rabu (14/1/2015).
Zulkifli menuturkan pemerintah harus mampu mensinergikan seluruh kementerian dan lembaga yang ada di perbatasan, seperti Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Bea Cukai, dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dalam mengembangkan kawasan perbatasan.
Seperti diketahui, pemerintah sebenarnya telah membentuk BNPP yang secara khusus membuat perencanaan percepatan pembangunan di kawasan perbatasan. Lembaga tersebut di bawah kewenangan Kementerian Dalam Negeri dan dikepalai oleh Menteri Dalam Negeri.
