Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Pembebasan Kawasan Kumuh, Pemkot Malang Butuh Rp2,5 Triliun

Pemkot Malang membutuhkan dana Rp2,5 triliun untuk mencapai target bebas kawasan kumuh, ketersediaan sanitasi mencapai 100%, dan layanan air minum 100% pada 2019.
Pemkot Malang membutuhkan dana Rp2,5 triliun untuk mencapai target bebas kawasan kumuh, ketersediaan sanitasi mencapai 100%, dan layanan air minum 100% pada 2019./JIBI
Pemkot Malang membutuhkan dana Rp2,5 triliun untuk mencapai target bebas kawasan kumuh, ketersediaan sanitasi mencapai 100%, dan layanan air minum 100% pada 2019./JIBI

Bisnis.com, MALANG—Pemkot Malang membutuhkan dana Rp2,5 triliun untuk mencapai target bebas kawasan kumuh, ketersediaan sanitasi mencapai 100%, dan layanan air minum 100% pada 2019.

Wali Kota Malang Mochamad Anton mengatakan kebutuhan dana sebesar itu sebagian besar akan dipenuhi dari bantuan pemerintah pusat untuk mengejar target millennium development goals (MDG’s).

“Kami sudah melengkapi persyaratan pengajuan dananya,” ujar Mochamad Anton di Malang, Selasa (13/1/2015).

Untuk kawasan kumuh, lanjut dia, dari 57 kelurahan di Kota Malang, masih ada 17 kelurahan yang dikatogerikan kumuh.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Pengawasan Bangunan Kota  Malang Jarot Edy Sulistyono menambahkan untuk tahun ini kawasan kumuh yang dibenahi berada di Kel. Tulusrejo, Kec. Lowokwaru, dan Kel. Sukun, Kec. Sukun.

Pendanaan pembenahan kawasan tersebut, berasal dari program corporate social responsibility pewrusahaan-perusahaan, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Pengawasan Bangunan Kota Malang sendiri.

“Kami menganggarkan tahun ini sebesar Rp5 miliar untuk program tersebut,” ujarnya.

Sementara itu Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Malang, menargetkan cakupan pelaggannya bisa mencapai 100% pada 2017, dua tahun lebih cepat dari target MDG’s.

Direktur Teknik PDAM Kota Malang Teguh Cahyono percepatan target cakupan layanan 100% itu bisa tercapai karena pemerintah berjanji akan menyubsidi biaya sambungan baru oleh pelanggan dari masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Idealnya, biaya penyambungan untuk MBR hanya Rp500.000/pelanggan, sehingga perlu ada subsidi Rp2 juta/pelanggan mengacu biya sambungan normal yang sebesar Rp2,5 juta.

Biaya penyambungan PDAM hanya  Rp500.000 untuk pelanggan MBR. Hal itu dimungkinkan karena perusahaan daerah milik Pemkot Malang itu mendapatkan bantuan dari Agency for International Development (AusAID) lembaga Pemerintah Australia yang bertanggung jawab mengelola program bantuan Australia di Indonesia sebesar Rp26 miliar untuk membantu pemasangan 9.600 sambungan rumah (SR) untuk tahun lalu.

Untuk tahun ini, diperkirakan subsidi biaya penyambungan air PDAM untuk masih ada dari pemerintah maupun lembaga donor lainnya.

Pada Agustus tahun lalu, posisi pelanggan PDAM Kota Malang sudah mencapai 130.000 yang berarti cakupan layanan sudah mencapai 72%.

“Kami optimistis target layanan air minum 100% pada 2017 bisa terpenuhi,” ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Choirul Anam
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper