Bisnis.com, BANDUNG -- Dana bagi hasil pajak daerah pada Kabupaten/Kota di Jawa Barat mengalami kenaikan dalam APBD Jabar 2015.
Gubernur Jabar Ahmad Heryawan mengatakan dana bagi hasil pada tahun ini mengalami kenaikan signifikan dibanding tahun sebelumnya.
Menurutnya kenaikan terjadi usai Pemprov Jabar mengubah skema perhitungan dana bagi hasil. "Jumlahnya mengalami kenaikan, sekitar
Rp20 triliun," katanya di Bandung, Selasa (13/1/2015).
Menurutnya pada tahun-tahun sebelumnya dana bagi hasil dari pajak daerah diambil untuk porsi upah pungut provinsi lalu dibagi dua dengan daerah. Pada 2015 ini, seluruh hasil pajak daerah dibagi 27 kabupaten/kota terlebih dahulu. "Dana bagi hasil ke daerah rata-rata meningkat, setiap daerah bertambah di atas Rp20 miliar," ujarnya.
Namun di sisi lain, dana bantuan keuangan ke kabupaten/kota dari provinsi menurutnya mengalami penurunan usai dikoreksi oleh Kementerian Dalam Negeri. Gubernur Heryawan menegaskan, dalam evaluasi
Kemendagri, Pemprov Jabar diminta untuk menambah alokasi anggaran kesehatan mencapai minimal 10%. "Sebagian kecil diambil dari bantuan ke daerah, hanya Rp432 miliar," katanya.
Pihaknya meminta para kepala daerah atau pemegang anggaran di kabupaten/kota tidak terkejut dengan pengurangan dana bantuan ini.
Menurutnya pengurangan bisa ditambal dengan dana bagi hasil yang nilainya tinggi. "Kami tarik lagi anggaran di sejumlah sektor untuk memenuhi alokasi kesehatan minimal 10%," ujarnya.
Pemprov menyerahkan pada daerah peruntukan anggaran bagi hasil tersebut. Namun pihaknya mewanti-wanti agar anggaran dikhususkan pada pemenuhan 20% pendidikan, 10% kesehatan dan infrastruktur minimal 10%. Permintaan ini seiring dengan evaluasi Kemendagri yang meminta provinsi menekan anggaran untuk 3 hal tersebut.
Gubernur mengaku pada tahun ini pihaknya tidak akan bersikap terlalu ketat seperti halnya Kemendagri pada provinsi. Menurutnya pengetatan evaluasi APBD daerah baru akan dimulai pada 2016 mendatang.
"Koreksinya belum setegas pusat pada provinsi, baru tahun depan," katanya.
Asisten Daerah Bidang Administrasi Setda Jabar Iwa Karniwa mengatakan jumlah dana bagi hasil ke kabupaten/kota pada APBD 2015 totalnya mencapai Rp6,129 triliun. Angka ini dipastikan akan kembali bertambah karena masih ada koreksi sebesar Rp144 miliar dari Kemendagri. "Kurang lebih nanti hasilnya Rp6,26 triliun," ujarnya.
Menurutnya besaran per daerah masih dihitung detil oleh pihaknya karena proses administrasi APBD 2015 ini masih berjalan. Dari hasil evaluasi APBD 2015 oleh Kemendagri, volume anggaran mencapai Rp25,3 triliun, dengan pendapatan asli daerah Rp23 triliun, sementara belanja Rp24,75 triliun. "Untuk pembiayaan mencapai Rp900 miliar lebih," katanya.
Hasil evaluasi Kemendagri, porsi anggaran kesehatan menurutnya mendapat tambahan sekitar Rp1,22 triliun. Anggaran ini terbagi untuk Dinas Kesehatan, RS Al-Ihsan, RS Jiwa, RS Paru dan Biro Pelayanan
Sosial. "Dinas kesehatan mendapat tambahan Rp41,8 miliar, RS Al Ihsan Rp298,02 miliar, Rs Jiwa Rp 13,4 miliar dan RS Paru Rp16 miliar," katanya.
Alokasi Pemprov Jabar untuk BPJS dan Jamkesda diluar kuota sendiri mencapai Rp244,9 miliar. Sementara untuk sanistasi dan air bersih Rp611,7 miliar.
