Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan dugaan rekening gendut tidak boleh ditujukan kepada semua Kepala Daerah di Tanah Air.
Kalla menuturkan tidak semua pejabat daerah yang punya rekening kekayaan besar berasal dari tindak pidana korupsi. Meurutnya, ada pula kepala daerah yang berasal dari kalangan pengusaha.
Untuk itu, Wapres menilai dugaan tersebut harus didasarkan pada penelusuran asal muasal kekayaan yang dimiliki kepala daerah.
"Ada juga kepala daerah yang dulunya pengusaha sehingga dulu dia banyak uang. Ada juga yang rekeningnya gendut mungkin karena istri bekerja. Jadi gendut karena apa dulu," ujar JK di kantornya, Jumat (19/12/2014).
Kalla mengatakan masyarakat dan penegak hukum tidak bisa berpretensi bahwa semua kepala daerah yang memiliki rekening gendut merupakan uang korupsi.
"Nanti saya punya rekening gendut tapi anak saya pengusaha, masa salah?" imbuhnya.
Berdasarkan data yang diterima dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), sejumlah kepala daerah diduga kuat memiliki jumlah rekening yang tidak wajar.
Mendagri Tjahjo Kumolo dan Pimpinan KPK menyepakati tiga hal terkait dugaan rekening gendut kepala daerah. Pertama, meminta KPK terus memproses proyek E-KTP.
Kedua, Kemendagri dan KPK akan melakukan supervisi dengan seluruh Pemda untuk mencegah praktiktindak pidana korupsi di daerah. Ketiga, Kemendagri terbuka baik menyangkut laporan pertanggungjawaban keuangan menyangkut fungsi pengawasan.
